Tidak Bisa Bebas, KPU Batasi Penggunaan Dana Kampanye dalam Pilkada 2015
JAKARTA, RADARPEKANBARU.COm - Calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2015 tidak dapat secara bebas membelanjakan uang untuk membiayai kampanye dalam Pilkada Desember mendatang. Dalam rancangan peraturan yang telah disusun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan membatasi penggunaan dana saat masa kampanye di Pilkada 2015.
Kepastian ini disampaikan Komisioner KPU, Ida Budhiati dalam Uji Publik RP KPU terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (12/3/15). Menurutnya, pembatasan penggunaan dana kampanye akan dilakukan dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk di suatu provinsi dan kabupaten/kota serta jumlah wilayah administrasi yang berada di kawasan tersebut. Selain itu, standar biaya daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pertemuan juga menjadi salah satu indikator penentu besarnya penggunaan dana kampanye bagi tiap pasangan calon kepala daerah.
"Kami merumuskan total belanja kampanye di suatu daerah dengan perhitungan jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah administrasi dikali indeks biaya paket meeting per daerah," katanya.
Dijelaskan Ida Budhiati, dalam Pasal 12 ayat (3) RP KPU tentang Dana Kampanye disebutkan, pembatasan biaya kampanye akan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah melakukan perhitungan. Jika ada kelebihan penggunaan biaya kampanye, lanjutnya, maka pasangan calon kepala daerah terkait wajib menyerahkan kelebihan tersebut ke kas negara melalui KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
"Selain mengatur penggunaan biaya kampanye, KPU juga menetapkan batas maksimal penerimaan dana dari pihak lain yang dapat diterima pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2015. Dana sumbangan individu dibatasi pada angka Rp 50 juta. Sedangkan, dari pihak swasta atau kelompok maksimal boleh diterima pasangan calon kepala daerah sebesar Rp 500 juta selama masa kampanye," jelasnya.
Ditambahkan Ida, pihak penyumbang dana kepada setiap calon kepala daerah wajib mencantumkan identitas jelas sesuai Pasal 8 dalam RP KPU tentang Dana Kampanye. Jika kelebihan sumbangan terjadi, maka negara berhak mendapatkan jumlah sisa dana dengan difasilitasi oleh KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Agar dapat menerima sumbangan, para peserta pilkada diwajibkan memiliki rekening bank khusus. "Rekening khusus harus dibuka atas nama pasangan calon dan ditandatangani bersama partai politik pengusung maupun kedua calon," ungkapnya.(radarpku/rt)
Afiat Ananda Terpilih Aklamasi Pimpin ICF Pekanbaru, Siap Perkuat Pembinaan dan Prestasi Atlet
PEKANBARU– Afiat Ananda resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Indonesia.
Riduan Siagian Ditunjuk Jadi Nahkoda RAMPAS Setia 08 Berdaulat Riau
PEKANBARU – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) RAMPAS Setia 08 Berdaulat resmi menerbi.
PCR dan SPS Riau Sepakati Kerja Sama Pengembangan Kurikulum dan Magang Mahasiswa
PEKANBARU– Politeknik Caltex Riau (PCR) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau.
HUT ke-80 SPS, Saidul Tombang: Pers Harus Tetap Menjadi Pilar Demokrasi
PEKANBARU – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Riau memperingati Hari Ulan.
AMA Riau Dorong Reformasi Sistem Pemilu, Minta Keterwakilan Daerah dan Masyarakat Adat Diperkuat
PEKANBARU – Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau mengusulkan adanya refor.
.jpg)
PWI Riau Kurban 6 Sapi dan 1 Kambing pada Iduladha 1447 H
PEKANBARU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban .