PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2637 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2793 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2609 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2467 Kali
FAMI Tutut Evaluasi Perusahaan Perkebunan di Inhil
INHIL,RADARPEKANABARU.COM-Puluhan massa dari Forum Aksi Mahasiswa Inhil (FAMI) melakukan aksi unjukrasa menuntut DPRD Kab. Inhil untuk serius menangani masalah rakyat Inhil, di Gedung DPRD Inhil, Rabu (18/2).
Pantauan radarpekanbaru.com massa FAMI membawa spanduk dan bendera merah putih menuntut DPRD Inhil serius menangani permasalahan rakyat Inhil dan Pemerintah Inhil segera evaluasi seluruh perizinan perusahaan yang ada di Inhil.
Koordinator aksi Firman dalam orasinya, mengatakan kondisi masyarakat Inhil saat ini sesungguhnya belum merdeka dan belum sejahterah karena dijajah oleh swasta-swasta. Lahan mereka dijajah oleh kapitalis.
Dikatakannya tanah Inhil kini sudah dikuasai oleh perusahaan yaang untuk memuluskan investasinya melakukan pembodohan masyarakat, banyak perizinan perkebunaan di Inhil dinilai terdapat indikasi melawan hukum.
Disampaikannya Pemerintah Inhil telah membentuk tim evaluasi namun hingga hari ini belum ada hasilnya. Seakan-akan tim tersebut tidak bekerja, hanya membodohi masyarakat.
Secara Ekonomi, sebutnya harga kelapa yang merupakan nadi perekonomian masyarakat Inhil saampai hari ini belum ada kontro yang jelas oleh pemerintah, harga seepenuhnyaa ditentukan oleh mekaanismee pasar yang dikendalikan oleh kapitalisme.
Diserukannya kemana anggota DPRD Inhil, buat perda untuk mengontrol harga kelaapa dan DPRD Inhil jangan menuntup mata karena banyak sekali permasalahan-pernasalahan rakyat.
Masa diterima oleh Dani M. Nursalam (Ketua DPRD Inhil), mengatakan DPRD Inhil sangat mendukung tutuntutan mahasiswa dan DPRD Inhil akan segera menindaklanjutinya. "DPRD Inhil akan memanggil Perusahaan yang bermasalah di Inhil untuk menjelaskan keberadaanya sudah berpihak kepada masyarakat atau tidak.Disamping itu, DPRD Inhil dalam waktu dekat juga akan memanggil Pemerintah Inhil dan DPRD Inhil akan menanyakan tentang perizinan perusahaan yang ada di Inhil", ungkapnya.
Setelah ada jawaban dari Ketua DPRD Inhil, massa bergerak ke Kantor Bupati dengan berjalan kaki. Massa secara bergantian melakukan orasi yang pada dasarnya meminta kepada Pemerintah Inhil untuk mengevaluasi perizinan perkebunan di Inhil, meminta pemerinta untuk menggesa pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Inhil.
Massa diterima oleh Asisten II Sekda Inhil, mengatakan Bapak Bupati tidak ada ditempat dan sedang keluar kota namun aspiasi mahasiswa akan disampaikan kepada Bapak Bupati Inhil.
Massa kembali berjalan kaki menuju kantor Kejaksaan Negeri Tembilahan. Massa menuntut kepada Kejari Tembilahan untuk mengusut tuntas terkait kasus-kasus korupsi yang ada di Inhil.
Massa diterima oleh Lulus Mustofa (Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan) dan mengatakan Kejari Tembilanan tidak akan main-main terhadap permasalahan korupsi, kita akan tindak tegas siapa saja yang melakukan korupsi. (End)
Pantauan radarpekanbaru.com massa FAMI membawa spanduk dan bendera merah putih menuntut DPRD Inhil serius menangani permasalahan rakyat Inhil dan Pemerintah Inhil segera evaluasi seluruh perizinan perusahaan yang ada di Inhil.
Koordinator aksi Firman dalam orasinya, mengatakan kondisi masyarakat Inhil saat ini sesungguhnya belum merdeka dan belum sejahterah karena dijajah oleh swasta-swasta. Lahan mereka dijajah oleh kapitalis.
Dikatakannya tanah Inhil kini sudah dikuasai oleh perusahaan yaang untuk memuluskan investasinya melakukan pembodohan masyarakat, banyak perizinan perkebunaan di Inhil dinilai terdapat indikasi melawan hukum.
Disampaikannya Pemerintah Inhil telah membentuk tim evaluasi namun hingga hari ini belum ada hasilnya. Seakan-akan tim tersebut tidak bekerja, hanya membodohi masyarakat.
Secara Ekonomi, sebutnya harga kelapa yang merupakan nadi perekonomian masyarakat Inhil saampai hari ini belum ada kontro yang jelas oleh pemerintah, harga seepenuhnyaa ditentukan oleh mekaanismee pasar yang dikendalikan oleh kapitalisme.
Diserukannya kemana anggota DPRD Inhil, buat perda untuk mengontrol harga kelaapa dan DPRD Inhil jangan menuntup mata karena banyak sekali permasalahan-pernasalahan rakyat.
Masa diterima oleh Dani M. Nursalam (Ketua DPRD Inhil), mengatakan DPRD Inhil sangat mendukung tutuntutan mahasiswa dan DPRD Inhil akan segera menindaklanjutinya. "DPRD Inhil akan memanggil Perusahaan yang bermasalah di Inhil untuk menjelaskan keberadaanya sudah berpihak kepada masyarakat atau tidak.Disamping itu, DPRD Inhil dalam waktu dekat juga akan memanggil Pemerintah Inhil dan DPRD Inhil akan menanyakan tentang perizinan perusahaan yang ada di Inhil", ungkapnya.
Setelah ada jawaban dari Ketua DPRD Inhil, massa bergerak ke Kantor Bupati dengan berjalan kaki. Massa secara bergantian melakukan orasi yang pada dasarnya meminta kepada Pemerintah Inhil untuk mengevaluasi perizinan perkebunan di Inhil, meminta pemerinta untuk menggesa pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Inhil.
Massa diterima oleh Asisten II Sekda Inhil, mengatakan Bapak Bupati tidak ada ditempat dan sedang keluar kota namun aspiasi mahasiswa akan disampaikan kepada Bapak Bupati Inhil.
Massa kembali berjalan kaki menuju kantor Kejaksaan Negeri Tembilahan. Massa menuntut kepada Kejari Tembilahan untuk mengusut tuntas terkait kasus-kasus korupsi yang ada di Inhil.
Massa diterima oleh Lulus Mustofa (Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan) dan mengatakan Kejari Tembilanan tidak akan main-main terhadap permasalahan korupsi, kita akan tindak tegas siapa saja yang melakukan korupsi. (End)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Maju Pilkada, Sejumlah Anggota DPRD Riau Siap Mundur dari Jabatan
RADARPEKANBARU.COM - Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 semakin menarik deng.
Pilkada 2024, Ida Yulita Ambil Formulir di Lima Partai
RADARPEKANBARU.COM - Bakal Calon Wali Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti, akhirnya memastikan langka.
Mantan Bupati Kuansing Sukarmis jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Hotel
RADARPEKANBARU.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) menetapkan mantan Bupati .
Kampar Kembali Alami Inflasi Tertinggi di Riau pada April 2024, Capai 6,07 Persen
RADARPEKANBARU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) mendata pada April 2024 terjadi inflasi year on yea.
WNA Rohingya Terlantar, UNHCR dan IOM Bersurat ke Gubri soal Penempatan Sementara
RADARPEKANBARU.COM - Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) dan Badan Migrasi PBB (IOM) .
Pilkada Inhil 2024 Bakal Seru dan Panas, Demokrat Ungkap Nama Besar Siap Berlaga
RADARPEKANBARU.COM - Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjadi salah satu daerah yang akan melangsun.
TULIS KOMENTAR +INDEKS