Kritik Terhadap Kurangnya Transparansi dan Pengelolaan Dana di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Kritik Mahasiswa Kampar, Wahyu Satria, Terkait Kurangnya Transparansi dan Pengelolaan Dana di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Air Tiris – Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali, SE, MBA, MH, didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar, Suhermi, ST., menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Tahun 2024 di Kantor Pusat PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Senin (16/12/2024). Salah satu isu yang dibahas adalah perubahan nomenklatur dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Meskipun perubahan nama ini terlihat sebagai langkah positif, ada beberapa hal yang perlu dikritisi, terutama terkait kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, laba yang dihasilkan, dan penyaluran kredit yang tidak jelas.

Mahasiswa Kampar, Wahyu Satria, menyoroti kekhawatiran serius mengenai ketidakjelasan informasi terkait dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah. Sebagai lembaga yang menggunakan dana publik, sudah sepantasnya PT. BPRS memberikan laporan yang terbuka mengenai seberapa besar dana yang telah disalurkan dan bagaimana laba yang dihasilkan digunakan. "Kami, sebagai masyarakat dan mahasiswa Kampar, merasa sangat perlu adanya keterbukaan terkait penggunaan dana publik. Tidak ada kejelasan mengenai apakah laba tersebut digunakan untuk pembangunan ekonomi daerah atau hanya berputar di kalangan manajemen," ujar Wahyu Satria.

Lebih lanjut, Wahyu Satria menambahkan bahwa informasi yang ada menunjukkan bahwa dana yang tersedia lebih banyak digunakan untuk pembiayaan bisnis para manajemen, bukan untuk pembiayaan usaha rakyat, terutama UMKM yang seharusnya menjadi prioritas. Hal ini, menurutnya, sangat bertentangan dengan tujuan utama PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, yaitu untuk memberdayakan ekonomi rakyat Kampar melalui layanan keuangan syariah. "Jika dana digunakan untuk bisnis manajemen saja, bagaimana bank ini bisa menjalankan perannya sebagai lembaga yang mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat?" tambahnya.

Selain itu, tidak jelas kemana saja kredit yang disalurkan dan apakah dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan. "Tanpa data yang jelas tentang penerima kredit dan penggunaannya, bagaimana kami bisa percaya bahwa PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah benar-benar berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat?" ungkap Wahyu Satria.

Sebagai mahasiswa yang juga peduli dengan masa depan perekonomian daerah, Wahyu berharap agar PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah segera melakukan perbaikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. "Kami ingin melihat perubahan nyata, bukan hanya perubahan nama. Kepercayaan masyarakat terhadap bank ini harus dibangun melalui pengelolaan dana yang terbuka dan penyaluran kredit yang tepat sasaran," pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, Pj. Bupati Kampar Hambali menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dan inovasi produk keuangan syariah. Namun, kritik dari mahasiswa Kampar ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah perlu memperbaiki sistem transparansi dan akuntabilitasnya, serta memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kampar. Tanpa langkah konkret ini, komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan syariah akan sulit tercapai. (Iham)