Survei Pilwako Pekanbaru: 95,5 Persen Masyarakat Muak dengan Pejabat Korup

Isu korupsi yang menerpa sejumlah calon Wali Kota Pekanbaru menjelang Pilkada membuat masyarakat kian enggan datang ke TPS. Hal ini menjadi faktor tingginya angka golput pada Pilwako Pekanbaru pada 27 November 2024 yang mencapai 54 persen.

"Adanya dugaan keterlibatan calon walikota pada isu isu korupsi, tentu semakin membuat pemilih menolak datang ke tempat pemungutan suara," ungkap Ketua TOP R2C, Adlin, dalam keterangan resmi, Minggu, 15 Desember 2024.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat di lembaga politik di Kota Pekanbaru sangat rendah. 64,2 persen masyarakat tidak percaya kepada pejabat-pejabat di lembaga Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan minim korupsi.

Sebanyak 49,7 persen responden bahkan tidak percaya terhadap DPRD Kote Pekanbaru sebagai wakil rakyat bersung-sungguh menjalankan tugasnya dan minim korupsi.

"Fenomena ini menunjukkan masyarakat pekanbaru tidak percaya pada pejabat apalagi calon pejabat yang akan menduduki posisi politik di Kota Pekanbaru," kata Adlin.

Berdasarkan analisis lebih jauh di 35 kelurahan terpilih di Kota Pekanbaru, terhadap warga yang tidak memilih di Pilwako, ditemukan bahwa 58,8 masyarakat menyatakan bahwa Pilwako Pekanbaru hanya untuk kepentingan calon yang akan menjabat, bukan untuk masyarakat.

Adlin menyebut hanya 29,4% masyarakat yang menyatakan Pilwako Pekanbaru demi kepentingan rakyat.

"Ketika ditanyakan mengapa tidak mencoblos, jawabannya adalah tidak percaya pada calon yang ada pada kertas suara, tidak mendapat insentif dari calon, lebih memilih untuk bekerja, karena sakit, tidak mendapat undangan," ujarnya.

Dengan begitu, lanjut Adlin, dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih pada Pilwako Pekanbaru disebabkan faktor kekecewaan yang dibuktikan dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, termasuk calon wali kota dan calon wakil wali kota.

"Di sisi lain ini juga artinya calon yang ada di kertas suara tidak mampu menjadi magnet yang kuat untuk menarik masyarakat berbondong-bondong ke TPS," ujarnya.

Meski begitu, survei ini juga menemukan bahwa 71,9 persen menyatakan puas dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Sedangkan, hanya 24,4 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja KPU, kemudian sebanyak 3,7 persen tidak menjawab.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru juga tinggi. Survei menunjukkan bahwa 53,7 persen responden menyatakan Bawaslu Kota Pekanbaru berhasil mencegah praktik politik uang pada Pilkada Kota Pekanbaru.

Sedangkan 38,9 persen menyatakan Bawaslu belum berhasil dan 7,4 persen tidak menjawab.(roc)