Satu Rumah Satu Sarjana: Program Abdul Wahid Realistis dan Brilian

Ahli tata negara UIN Suska Riau, Dr Peri Pirmansyah SH MH, menilai program yang ditawarkan oleh calon gubernur Riau ini dapat dipandang objektif dalam Hukum Tata Negara

RADARPEKANBARU.COM – Calon Gubernur Riau, Abdul Wahid, menawarkan program unggulan “Satu Rumah Satu Sarjana” kepada masyarakat Riau. Program ini diyakini dapat menjadi solusi jitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bumi Lancang Kuning, khususnya dalam mendorong generasi muda agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Selain dianggap brilian, program ini juga dinilai realistis dari sisi regulasi dan anggaran, dengan skema pendanaan yang terencana dengan baik.

Pada beberapa kesempatan calon gubernur Riau pilihan Ustadz Abdul Somad (UAS) ini menjelaskan, program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap keluarga di Riau agar setidaknya memiliki satu anggota keluarga yang menyandang gelar sarjana. Hal ini, akan mempercepat akselerasi pembangunan SDM di Riau, sehingga tidak ada lagi kesenjangan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu.

Ahli tata negara dari UIN Suska Riau, Dr Peri Pirmansyah SH MH, menilai program yang ditawarkan oleh calon gubernur Riau ini dapat dipandang objektif dalam Hukum Tata Negara.? ?Program ini merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Menurutnya, program ini bisa diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan nasional pemerataan akses pendidikan.

"Sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah dimana daerah diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dan program ini dapat disinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang terus mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi,” jelas Dr Peri.

Untuk memberikan kekuatan hukum yang tidak terikat pada masa jabatan gubernur, program ini mesti diatur berdasarkan regulasi di daerah dalam bentuk Perda yang bersifat Regeling dan secara teknis bersifat beschikking seperti Keputusan Gubernur.

Program "Satu Rumah Satu Sarjana" ini diyakini akan memberikan efek positif bagi masyarakat, setidaknya cara pandang dan pola pikir dalam tatanan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah sarjana, akan terjadi peningkatan kualitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing daerah di berbagai aspek.

Secara konkret program ini juga dapat mengurangi angka kemiskinan di Riau, karena pendidikan yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan peningkatan pendapatan. Generasi muda yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga memperbaiki kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan.

Dengan perencanaan anggaran yang matang dan dukungan regulasi yang kuat, lanjut Dr Peri Pirmansyah, program "Satu Rumah Satu Sarjana" dari calon gubernur Abdul Wahid tidak hanya brilian, tetapi juga realistis dan dapat diwujudkan. Program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam peningkatan kualitas SDM Riau, serta memperkuat fondasi pembangunan daerah di masa mendatang.

Dari sisi anggaran, program ini diyakini dapat diwujudkan tanpa memberatkan keuangan daerah. Ia menyebutkan, sebagian anggaran dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pos pendidikan dan beasiswa. Pemerintah daerah telah memiliki sejumlah skema beasiswa, namun ke depan bisa diperluas dan difokuskan lagi untuk mendukung program ini.

“Alokasi anggaran untuk pendidikan bisa ditingkatkan dengan melakukan efisiensi di sektor lain yang kurang prioritas. Selain itu, bisa juga memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang memang ditujukan untuk pendidikan,” jelasnya.

Dr Peri Pirmansyah melihat banyak sumber anggaran yang bisa digunakan untuk mendukung program ini. Salah satunya lagi dengan melibatkan pihak swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, banyak perusahaan di Riau yang siap berkontribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui program tanggung jawab sosialnya. 

Selain itu bisa juga berkolaborasi dengan BAZNAS. Ada program bantuan beasiswa selama 8 semester dengan syarat di dalam Kartu Keluarga (KK) belum ada yang sarjana dan berasal dari keluarga kurang mampu. "Ini tinggal diintegrasikan saja," cakapnya.

Terobosan calon gubernur Riau nomor urut 1 ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan program tanpa terlalu bergantung pada APBD semata. Jadi, program ini sangat mungkin diwujudkan dengan manajemen keuangan yang baik.

Dengan pertumbuhan ekonomi Riau yang relatif stabil, program ini tidak akan membebani anggaran daerah secara berlebihan.

“Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, program ini realistis. APBD Riau masih memiliki ruang untuk menambah alokasi pendidikan, terutama karena pendidikan adalah investasi jangka panjang. Selain itu, pemanfaatan CSR dari perusahaan di Riau bisa menjadi pendukung signifikan untuk menutupi kekurangan dana,” ungkap Dr Peri.

Ia juga menambahkan bahwa program ini akan memberikan dampak positif jangka panjang, di mana peningkatan SDM dapat mendukung sektor-sektor lain seperti ekonomi kreatif dan industri berbasis pengetahuan. (alamsah)