Kemarau Diprediksi hingga September 2024, Riau Masih jadi Prioritas Penanganan Karhutla

Pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, mulai dari kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk di Provinsi Riau

Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan pentingnya mewaspadai peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla 2024, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

BNPB mengungkap belasan karhutla telah terjadi di sepanjang minggu ke-2 Juli 2024. Perkembangan baru ini menandai periode karhutla dan kekeringan di Indonesia sudah dimulai.

Ada 13 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan dan kita mencatat ada dua laporan kebakaran tempat pembuangan sampah dan yang paling parah itu di TPA (tempat pembuangan akhir-red) Alak di kota Kupang yang sampai saat ini masih dalam proses penanganan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muharisaat berbicara dalam acara Disaster Briefing Waspada Karhutla di kanal YouTube BNPB Indonesia, dikutip dari VOA Indonesia, Jumat, 26 Juli 2024.

Sejak Januari hingga 22 Juli 2024, BNPB mencatat luas lahan yang terbakar di Riau mencapai 572,9 hektare. Sedangkan di Kalimantan Tengah 275 hektare, Kalimantan Barat 35 hektare, Sumatera Selatan 21 hektare, Kalimantan Timur 9,7 hektare, Kalimantan Selatan 2 hektare, sementara Jambi belum melaporkan adanya kejadian Karhutla.

Meski begitu, menurut BNPB angka-angka tersebut masih rendah dibandingkan kejadian karhula pada 2023 lalu.

“Ini gambaran dari kejadian karhutla selama 2024, memang ini kalau dikomparasi dengan 2023, ini sangat sedikit ya kalau di 2024. Tapi sekali lagi kita baru masuk di fase itu, kita baru di minggu kedua, data yang masuk kita sampai minggu kedua Juli, tapi kita harapkan ini tidak tidak bertambah signifikan ya karena tahun ini kita tidak di fase El Nino,” kata Abdul Muhari.

Abdul Muhari menyebut, upaya mitigasi bencana karhutla harus dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kejadian karhutla paling banyak diakibatkan aktivitas manusia, termasuk karena hal sepele seperti membuang puntung rokok sembarangan.(roc)