Tak Diakui Pengurus Harian dan Majelis, Syamsurizal : Saya Masih Ketua DPW

Ketua DPW PPP Riau Syamsurizal mengatakan, tidak ada hak bagi para pengurus DPW hingga majelis untuk menurunkannya dari jabatan ketua DPW, karena yang berhak adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Riau.

"Saya tegaskan, bahwa saya masih Ketua DPW. Mereka mengatakan bahwa saya, Syamsurizal, tidak boleh lagi masuk kantor, dan bahwa saya bukan lagi ketua DPW. Saya tegaskan, penetapan dan pengangkatan ketua DPW dilakukan oleh ketua-ketua DPC. Pengurus harian DPW dan majelis tidak memiliki hak untuk menurunkan ketua DPW, itu tidak ada dalam AD/ART," kata Syamsurizal, Jumat (21/6/2024).

Ia mengatakan, pengangkatan dan penurunan serta mosi tidak percaya terhadap Ketua DPW ada di tangan DPC-DPC, bukan di tangan majelis atau OKK.

"Jika mereka bersikap seperti ini, itu terlalu dibuat-buat, dan saya katakan, ada pihak yang mengendalikan ini. Kita tahu ada yang menginginkan seperti ini, dan ada beberapa pengikutnya di DPW," cakapnya.

"Oleh karena itu, saya tetap ketua DPW PPP Riau. Mereka tidak berhak melarang saya datang ke kantor. Di Rapimnas tempo hari, Ketum meminta untuk menjaga kesantunan dan nama baik partai menyambut penyelenggaraan pilkada. Saat ini kita sedang dalam tahap fit and proper test untuk pilkada, jadi terganggu karena adanya sikap yang tidak baik seperti ini," tegasnya.

Syamsurizal meminta para pengurus partai untuk sadar, agar tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada PPP khususnya. "Kita, sebagai partai Islam, harus memberikan petunjuk yang santun dan baik. Jika ada yang tidak berkenan di hati, bisa dikonsultasikan bersama-sama, bukan dengan cara melakukan hal yang tidak santun di masyarakat," katanya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengurus harian dan kader serta perwakilan badan Otonom menyegel kantor DPW PPP Riau Kamis (20/6/2024). Penyegelan dilakukan usai mereka menyampaikan hasil pleno berupa mosi tidak percaya atau tidak mengakui kepemimpinan Syamsurizal sebagai ketua di Riau.

Para pengurus inti serta kader senior PPP Riau terlihat langsung melakukan penyegelan dan pembentangan spanduk "Syamsurizal tidak lagi ketua DPW PPP Riau", tertanda PH DPW PPP dan Majelis - majelis DPW PPP Riau.

Mereka antara lain tokoh partai yang juga Ketua Majelis Syariah Sofyan Hamzah, Ketua OKK I Agus Salim, Ketua OKK II Dedi Putra, Ketua OKK III Husaimi Hamidi, Wakil Ketua Jon Hendri Hasam, Ahmad Saukinur, Irsyadul Ibad serta sejumlah pengurus harian lainnya.

Ketua OKK I DPW PPP Riau Agus Salim mengatakan, alasan pihaknya menyegel kantor DPW PPP Riau ini dikarenakan kondisi saat ini yang mana mereka ta lagi mengakui kepemimpinan Syamsurizal.

"Kantor ini kan tempat berjalannya roda organisasi kita. Dengan kondisi sedemikian rupa, DPW PPP Riau dibawah kepemimpinan pak Syamsurizal organisasi ini tak mungkin bisa berjalan lagi sesuI AD ART, karena mayoritas 18 dari 26 pengurus harian tak lagi mengakui pak Syamsurizal sebagai ketua. Tak mungkin lagi akan berjalan, kalau ada kegiatan pun tak mampu lagi berjalan sesuai kemampuan," katanya.

Ia mencontohkan seperti menggelar rapat, di mana dalam ketentuan harus dihadiri lebih dari setengah pengurus harian, dan tak akan mungkin bisa dilakukan. "Maka kami tak benarkan lagi ada aktifitas di DPW dibawah kepemimpinan pak Syamsurizal," tegasnya.

Untuk itu, kata Agus Salim pihaknya meminta DPP untuk segera merespon perminaan kader untuk memberhentikan Syamsurizal sebagai ketua DPW.

"Kita berharap DPP segera untuk memberhentikan pak Syamsurizal dan setelahnya silahkan DPP sesuai mekanisme apa menunjuk Plt, atau diambil alih oleh DPP, kami persilahkan," katanya.

Ketua Majelis Syariah PPP Riau Sofyan Hamzah menyatakan, mayoritas pengurus harian beserta seluruh pimpinan majelis tidak mengakui Syamsurizal SE, MM sebagai Ketua DPW PPP Riau. "Mayoritas pengurus DPW dan majelis tidak mengakui Syamsurizal sebagai ketua PPP Riau," kata Sofyan Hamzah.

"Berdasarkan poin pertama, kami pastikan mayoritas pengurus harian beserta majelis kami tidak akan pernah menghadiri undangan dalam bentuk apapun sepanjang ditandatangani Syamsurizal," ujar Sofyan.

Ia menambahkan bahwa seluruh produk kebijakan Syamsurizal dianggap batal. Mosi tidak percaya ini, menurut Sofyan, dilakukan bukan hanya karena penurunan suara dan raihan kursi PPP di Riau, tetapi lebih kepada proses mekanisme yang sedang dijalani serta gaya kepemimpinan Syamsurizal yang dinilai tidak menghargai asas kolektif kolegial.

"Pernyataan Syamsurizal bahwa pengurus yang ke DPW adalah 'katak dalam tempurung' merupakan cerminan diri Syamsurizal sendiri," tegasnya.

Sofyan Hamzah menekankan, gerakan ini murni demi kebaikan dan kemajuan partai ke depan. Ia juga mengimbau kepada para kader yang belum menandatangani pernyataan sikap untuk bersama-sama mendukung gerakan moral ini.(ckc)