48 Pemilik Tanah Setuju Lahan Digunakan Bangun Flyover Simpang Panam

Tim sudah bekerja sejak Januari 2024 lalu dengan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah akan terdampak pengadaan tanah flyover. Mereka mendata puluhan persil lahan yang terdampak pembangunan flyover.

Dari 75 bidang tanah, sebanyak 48 pemilik tanah sudah dikumpulkan dan mereka menyetujui lahan untuk dibangun flyover. Sisanya, sebanyak 27 pemilik tanah masih dalam proses pengumpulan.

"Pemerintah pusat akan membangun Flyover Simpang Panam. Tugas kami hanya melakukan inventarisir terhadap bidang tanah yang terdampak pembangunan flyover," kata Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.

Dirinya mengatakan, pembebasan lahan terdampak pembangunan flyover diupayakan tuntas tahun ini. Apalagi Gubernur Riau meminta agar segera menetapkan lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan flyover.

Lahan warga yang terdampak proyek flyover bakal diganti dengan tanah yang nilai ganti ruginya sama. Pemko juga mengusulkan ke Kementerian PUPR untuk membangun jalan lingkungan bagi warga yang terdampak pembangunan flyover.

"Kami sudah rapat dengan Kementerian PUPR dan PT Hutama Karya. Pada prinsipnya, kami sama-sama setuju tak menerima ganti rugi tanah warga dalam bentuk uang, tapi tanah," kata Indra Pomi.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun mengatakan bahwa Detail Engineering Design (DED) Flyover Panam atau Simpang Garuda Sakti di Pekanbaru baru akan dibuat mulai tahun ini.

Dana pembebasan lahan flyover tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2023.

"Itu memang sharing dengan APBD provinsi. Kita ingin membuat flyover di simpang empat Panam. Tapi itu kita masih berproses pendataan lahan di sekitarnya," tutupnya.(rtc)