PILIHAN +INDEKS
Komisi X DPR RI: Kartu Indonesia Pintar Tidak Berbeda dengan BSM
JAKARTA, RADARPEKANBARU.COM - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI menemukan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Provinsi Bali. Salah satunya terkait keberadaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kami belum menerima petunjuk apapun tentang kartu Indonesia Pintar sebagaimana yang dibicarakan di berbagai media massa. Saya juga dengar salah satu Kabupaten di Bali, Jembrana akan menjadi pilot project yang akan menerima kartu ini. Tapi sampai saat ini kami belum menerima petunjuk apapun. Kadin pedidikan kami sudah bertemu Pak Menteri tapi tidak menerima penjelasan apapun," ungkap Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, di Kantornya, Rabu 3 Desember 2014.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, Nuroji mengatakan ke depan akan meminta penjelasan pemerintah, dalam hal ini Mendikbud terkait Kartu Indonesia Pintar.
"Kartu ini sebenarnya tidak berbeda dengan BSM atau bantuan siswa miskin. Jumlah dana yang diberikan sama, proses pendistribusiannya juga sama," jelas Nuroji.
Menurut Nuroji, jika program tersebut berubah namanya, maka nomenklaturnyapun harus diubah. Sehingga juknis (petunjuk teknis)nya menjadi jelas.
"Saya bukan tidak setuju dengan program ini. Tapi kalau ingin diubah harus ada nomenklaturnya, sehingga payung hukum jelas, dan daerah pun tidak akan bingung tentang hal ini,"tegas Nuroji yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra ini. (viva)
"Kami belum menerima petunjuk apapun tentang kartu Indonesia Pintar sebagaimana yang dibicarakan di berbagai media massa. Saya juga dengar salah satu Kabupaten di Bali, Jembrana akan menjadi pilot project yang akan menerima kartu ini. Tapi sampai saat ini kami belum menerima petunjuk apapun. Kadin pedidikan kami sudah bertemu Pak Menteri tapi tidak menerima penjelasan apapun," ungkap Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, di Kantornya, Rabu 3 Desember 2014.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, Nuroji mengatakan ke depan akan meminta penjelasan pemerintah, dalam hal ini Mendikbud terkait Kartu Indonesia Pintar.
"Kartu ini sebenarnya tidak berbeda dengan BSM atau bantuan siswa miskin. Jumlah dana yang diberikan sama, proses pendistribusiannya juga sama," jelas Nuroji.
Menurut Nuroji, jika program tersebut berubah namanya, maka nomenklaturnyapun harus diubah. Sehingga juknis (petunjuk teknis)nya menjadi jelas.
"Saya bukan tidak setuju dengan program ini. Tapi kalau ingin diubah harus ada nomenklaturnya, sehingga payung hukum jelas, dan daerah pun tidak akan bingung tentang hal ini,"tegas Nuroji yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra ini. (viva)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Sinergi Satgas TMMD dan Warga Permudah Pengerjaan Jalan Watuduwur–Kalibawang
Purworejo - Kerja sama yang solid antara Satgas TMMD Reguler ke-129 Kodim 0708 P.
Medan Berat Tak Halangi Semangat Satgas TMMD Ke-129 Kodim 0708 Purworejo
Purworejo - Kondisi medan yang naik turun dan cukup menantang di Desa Watuduwur,.
Antusias Warga Watuduwur Sambut Pembukaan TMMD Reguler Ke-129 Kodim 0708 Purworejo
Purworejo – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pembukaan pro.
Wakil Bupati Purworejo Resmi Buka TMMD Reguler Ke-129 Kodim 0708/Purworejo di Desa Watuduwur
Purworejo – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-129 Tahun A.
SPS Riau Dorong Islah Konflik Riau Pos Group dan Rida K Liamsi, Minta Sengketa Diakhiri Lewat Dialog
PEKANBARU — Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Riau meminta konflik berkep.
Musprov FAJI Riau 2026 Tuntas, Erfan Panca Putra Terpilih sebagai Ketua Umum, Panitia Apresiasi Pengabdian Herman Yahya Domo
PEKANBARU – Musyawarah Provinsi (Musprov) Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI.
TULIS KOMENTAR +INDEKS



.jpg)




