PILIHAN +INDEKS
Komisi X DPR RI: Kartu Indonesia Pintar Tidak Berbeda dengan BSM
JAKARTA, RADARPEKANBARU.COM - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI menemukan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Provinsi Bali. Salah satunya terkait keberadaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kami belum menerima petunjuk apapun tentang kartu Indonesia Pintar sebagaimana yang dibicarakan di berbagai media massa. Saya juga dengar salah satu Kabupaten di Bali, Jembrana akan menjadi pilot project yang akan menerima kartu ini. Tapi sampai saat ini kami belum menerima petunjuk apapun. Kadin pedidikan kami sudah bertemu Pak Menteri tapi tidak menerima penjelasan apapun," ungkap Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, di Kantornya, Rabu 3 Desember 2014.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, Nuroji mengatakan ke depan akan meminta penjelasan pemerintah, dalam hal ini Mendikbud terkait Kartu Indonesia Pintar.
"Kartu ini sebenarnya tidak berbeda dengan BSM atau bantuan siswa miskin. Jumlah dana yang diberikan sama, proses pendistribusiannya juga sama," jelas Nuroji.
Menurut Nuroji, jika program tersebut berubah namanya, maka nomenklaturnyapun harus diubah. Sehingga juknis (petunjuk teknis)nya menjadi jelas.
"Saya bukan tidak setuju dengan program ini. Tapi kalau ingin diubah harus ada nomenklaturnya, sehingga payung hukum jelas, dan daerah pun tidak akan bingung tentang hal ini,"tegas Nuroji yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra ini. (viva)
"Kami belum menerima petunjuk apapun tentang kartu Indonesia Pintar sebagaimana yang dibicarakan di berbagai media massa. Saya juga dengar salah satu Kabupaten di Bali, Jembrana akan menjadi pilot project yang akan menerima kartu ini. Tapi sampai saat ini kami belum menerima petunjuk apapun. Kadin pedidikan kami sudah bertemu Pak Menteri tapi tidak menerima penjelasan apapun," ungkap Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, di Kantornya, Rabu 3 Desember 2014.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, Nuroji mengatakan ke depan akan meminta penjelasan pemerintah, dalam hal ini Mendikbud terkait Kartu Indonesia Pintar.
"Kartu ini sebenarnya tidak berbeda dengan BSM atau bantuan siswa miskin. Jumlah dana yang diberikan sama, proses pendistribusiannya juga sama," jelas Nuroji.
Menurut Nuroji, jika program tersebut berubah namanya, maka nomenklaturnyapun harus diubah. Sehingga juknis (petunjuk teknis)nya menjadi jelas.
"Saya bukan tidak setuju dengan program ini. Tapi kalau ingin diubah harus ada nomenklaturnya, sehingga payung hukum jelas, dan daerah pun tidak akan bingung tentang hal ini,"tegas Nuroji yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra ini. (viva)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Reses di Kampar Utara, Ramli Minta Pemkab Gerak Cepat Tindak Lanjuti Aspirasi Warga
Radarpekanbaru.Com - Anggota DPRD Kabupaten Kampar D.
PAN Siak Awali HUT ke-28 dengan Peresmian Mushalla Al-Amanah
SIAK — Perayaan ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Si.
Gibra Hazell Alvaro, Atlet Muda Riau Ukir Prestasi di Panggung Padel Internasional
PEKANBARU — Nama Gibra Hazell Alvaro menjadi salah satu atlet muda asal Riau y.
Fraksi PKB Inisiasi Ranperda Perlindungan Data Pribadi, Bapemperda DPRD Kampar Mulai Bahas Naskah Akademik
Radarpekanbaru.com - Komitmen Fraksi Partai Kebangki.
Voting Sengit di Musda SPS Aceh, Muktarrudin Menang Selisih Satu Suara
BANDA ACEH – Musyawarah Daerah (Musda) III Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh berlangsung penuh.
SPS Riau Matangkan Persiapan Bimtek dan Rakerda di Kepri
PEKANBARU — Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau mulai mempersiapkan pelaksanaan.
TULIS KOMENTAR +INDEKS








