Komisi X DPR RI: Kartu Indonesia Pintar Tidak Berbeda dengan BSM
JAKARTA, RADARPEKANBARU.COM - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI menemukan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Provinsi Bali. Salah satunya terkait keberadaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kami belum menerima petunjuk apapun tentang kartu Indonesia Pintar sebagaimana yang dibicarakan di berbagai media massa. Saya juga dengar salah satu Kabupaten di Bali, Jembrana akan menjadi pilot project yang akan menerima kartu ini. Tapi sampai saat ini kami belum menerima petunjuk apapun. Kadin pedidikan kami sudah bertemu Pak Menteri tapi tidak menerima penjelasan apapun," ungkap Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, di Kantornya, Rabu 3 Desember 2014.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, Nuroji mengatakan ke depan akan meminta penjelasan pemerintah, dalam hal ini Mendikbud terkait Kartu Indonesia Pintar.
"Kartu ini sebenarnya tidak berbeda dengan BSM atau bantuan siswa miskin. Jumlah dana yang diberikan sama, proses pendistribusiannya juga sama," jelas Nuroji.
Menurut Nuroji, jika program tersebut berubah namanya, maka nomenklaturnyapun harus diubah. Sehingga juknis (petunjuk teknis)nya menjadi jelas.
"Saya bukan tidak setuju dengan program ini. Tapi kalau ingin diubah harus ada nomenklaturnya, sehingga payung hukum jelas, dan daerah pun tidak akan bingung tentang hal ini,"tegas Nuroji yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra ini. (viva)
"Kami belum menerima petunjuk apapun tentang kartu Indonesia Pintar sebagaimana yang dibicarakan di berbagai media massa. Saya juga dengar salah satu Kabupaten di Bali, Jembrana akan menjadi pilot project yang akan menerima kartu ini. Tapi sampai saat ini kami belum menerima petunjuk apapun. Kadin pedidikan kami sudah bertemu Pak Menteri tapi tidak menerima penjelasan apapun," ungkap Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, di Kantornya, Rabu 3 Desember 2014.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, Nuroji mengatakan ke depan akan meminta penjelasan pemerintah, dalam hal ini Mendikbud terkait Kartu Indonesia Pintar.
"Kartu ini sebenarnya tidak berbeda dengan BSM atau bantuan siswa miskin. Jumlah dana yang diberikan sama, proses pendistribusiannya juga sama," jelas Nuroji.
Menurut Nuroji, jika program tersebut berubah namanya, maka nomenklaturnyapun harus diubah. Sehingga juknis (petunjuk teknis)nya menjadi jelas.
"Saya bukan tidak setuju dengan program ini. Tapi kalau ingin diubah harus ada nomenklaturnya, sehingga payung hukum jelas, dan daerah pun tidak akan bingung tentang hal ini,"tegas Nuroji yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra ini. (viva)
Afiat Ananda Terpilih Aklamasi Pimpin ICF Pekanbaru, Siap Perkuat Pembinaan dan Prestasi Atlet
PEKANBARU– Afiat Ananda resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Indonesia.
Riduan Siagian Ditunjuk Jadi Nahkoda RAMPAS Setia 08 Berdaulat Riau
PEKANBARU – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) RAMPAS Setia 08 Berdaulat resmi menerbi.
PCR dan SPS Riau Sepakati Kerja Sama Pengembangan Kurikulum dan Magang Mahasiswa
PEKANBARU– Politeknik Caltex Riau (PCR) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau.
HUT ke-80 SPS, Saidul Tombang: Pers Harus Tetap Menjadi Pilar Demokrasi
PEKANBARU – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Riau memperingati Hari Ulan.
AMA Riau Dorong Reformasi Sistem Pemilu, Minta Keterwakilan Daerah dan Masyarakat Adat Diperkuat
PEKANBARU – Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau mengusulkan adanya refor.
.jpg)
PWI Riau Kurban 6 Sapi dan 1 Kambing pada Iduladha 1447 H
PEKANBARU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban .