Arab Saudi Yakinkan PBB Bisa Adili Pembunuh Khashoggi
RADARPEKANBARU.COM.Arab Saudi pada Senin (5/11) mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa negaranya akan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi.
Bandar Al Aiban, kepala delegasi pemerintah Saudi pada tinjauan pertama atas catatan kerajaan dalam lima tahun, mendengar permintaan dari lebih dari 40 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), untuk penyelidikan menyeluruh dan serangkaian reformasi HAM.
Dia mengatakan kepada peserta sidang bahwa Raja Salman telah memerintahkan jaksa penuntut umum Saudi untuk melanjutkan penyelidikan atas kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Kerajaan berkomitmen membawa pelaku ke pengadilan.
"Mengenai meninggalnya warga negara Khashoggi, negara kami berkomitmen untuk melakukan penyelidikan yang adil dan semua orang yang terlibat dengan kejahatan itu akan dituntut dalam sistem peradilan," kata Aiban pada akhir sesi sidang.
Aiban tidak memberikan rincian tentang status atau keberadaan dari 18 warga Saudi yang ditahan sehubungan dengan kasus ini. Ia berulang kali menolak menjawab pertanyaan wartawan tentang keberadaan 18 tersangka itu.
"Kasus ini masih dalam penyelidikan, seperti yang Anda tahu. Saya pikir pernyataan itu sangat jelas," katanya. Anak-anak Khashoggi pada Senin menuntut kembalinya jasad kolumnis Washington Post , yang menghilang di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober itu.
"Kami mengutuk pembunuhan terencana ini. Investigasi yang menyeluruh, konklusif dan transparan yang dilakukan sesuai dengan proses hukum dengan hasil untuk publik sangat penting," kata pejabat AS Mark Cassayre di Jenewa.
Banyak delegasi Barat meminta Riyadh untuk menghapuskan hukuman mati dan sistem perwalian laki-laki atas perempuan. Mereka juga meminta kerajaan untuk mempersempit definisi "terorisme" dalam hukum sehingga para pengkritik tidak dituntut.
Duta besar Prancis Francois Rivasseau meminta Arab Saudi untuk segera menghentikan pemenjaraan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap para jurnalis dan aktivis, serta menjamin kebebasan beragama.
Delegasi Saudi akan melaporkan kembali pada Jumat terkait rekomendasi dari negara-negara yang telah diterima. Aiban, yang merupakan presiden dari Komisi Hak Asasi Manusia resmi Arab Saudi, mengatakan kerajaan itu selalu berusaha untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Menurutnya, promosi itu didorong oleh prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan syariah Islam dan nilai-nilai tradisional masyarakat Saudi.
"Kebebasan beropini dan berekspresi dijamin, tetapi dibatasi oleh undang-undang yang melindungi hak-hak orang lain serta prasyarat keamanan nasional dan ketertiban umum", katanya. Ia mengatakan perempuan telah mengalami serangkaian reformasi selama lima tahun terakhir. Perempuan diizinkan untuk memilih dan menjadi kandidat di dewan kota.
Perempuan juga telah memperoleh izin mengemudi sejak Juni. Dalam pertemuan itu, tidak ada negara Arab yang mengangkat kasus Khashoggi. Duta besar Mesir Alaa Youssef memuji upaya Arab Saudi untuk menghadapi terorisme dan radikalisme. Sementara itu, Kuwait menyambut baik pembentukan pusat pelatihan untuk para hakim. (rep)