Kawasan Industri Kuala Enok Baru Akan Diusulkan Masuk WPPI 2019

RADARPEKANBARU.COM.Pemprov Riau baru akan mengusulkan kawasan industri Kuala Enok masuk dalam wilayah pusat pengembangan industri (WPPI). Pemprov Riau rencananya baru akan mengusulkan kawasan industri Kuala Enok masuk WPPI pada tahun 2019 nanti.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Riau, Asrizal mengatakan, dengan dimasukkannya kawasan industri yang terletak di Inhil Riau ini, maka kewajiban pembangunan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. "2019 baru akan kami masukkan dalam WPPI.

Sehingga kalau sudah masuk wilayah pusat pengembangan industri, maka pusat akan mengucurkan dana untuk pembangunannya," ujarnya, Sabtu, 30 Juni 2018 di Pekanbaru.

Dia menjelaskan, jika mengacu pada rencana pembangunan kawasan industri di Riau, sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2018, selama ini hanya ada 3 kawasan industri di Riau yang sudah masuk dalam WPPI. Diantaranya kawasan industri Dumai, Bangkalis dan Siak. Ketiga kawasan industri ini sudah masuk dalam program nasional.

Di Dumai sendiri, lanjut Asrizal bahwa kawasan industri Kota Dumai sudah berkembang. Sementara di Buruk Bakul, Bengkalis masih dalam tahap desain dan belum masuk tahap pelaksanaan.

Sedangkan untuk kawasan industri di Tanjung Buton, Siak, tahapan desain dan pembebesan lahan sudah selesai, dan kini sudah masuk dalam tahap pengembangan.

"Sementara itu kita masih punya kawasan industri di bagian Selatan, yang diharapkan ke depan dapat menjadi gerbang masuk dan pengelolaan industri di bagian Selatan di Kuala Enok. Rencananya 2019 baru akan dimasukkan dalam WPPI supaya nanti dikucurkan dana dari pusat," tambahnya.

Sedangkan untuk kawasan industri Dumai, Bangkalis dan Siak, secara bertahap sudah dikucurkan dana pembangunannya. Misalnya di Tanjung Buton, pelabuhan sudah selesai. Namun yang menjadi kendala yakni soal pematangan lahan dan infrastruktur dasar. "Dananya juga masuk dari jalur lintas sektoral. Misalnya untuk pelabuhan dikucurkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi semuanya itu melibatkan beberapa kementerian lembaga terkait. Tidak di satu sumber pendanaan," sambungnya. (bpc)