Jika Tak Ada Solusi Soal Lippo Karawaci

RADARPEKANBARU.COM. - Sudah banyak berkirim surat, ihwal perubahan perjanjian kerjasama antara Pemprov Riau dengan Lippo Karawaci tentang pengelolaan Hotel Aryaduta belum juga ada titik temu. Pemprov Riau akan melayangkan surat keempat, lantaran surat terakhir yang dikirim ke pihak pengelola Hotel Aryaduta tidak digubris sama sekali. Hal ini sedikit membuat Pemprov Riau gerah. Apa yang akan dilakukan jika masalah ini juga tidak menghasilkan kesepakatan?

“Kalau buntu, kami akan kembali membicarakan masalah ini dengan pihak DPRD Riau. Yang jelas apapun hasilnya kami tetap ingin perjanjian itu diubah, kan hanya diVbagian deviden saja yang kami minta tambahan,” kata Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Darusman, Jumat 6 April 2018 di Pekanbaru.

Bersama DPRD Riau itu untuk merumuskan kembali langkah-langkah apa sebaiknya dilakukan oleh Pemprov Riau terhadap masalah ini. Namun yang pasti, kata Darusman, pendapatan Pemprov Riau saat ini dari penghasilan Hotel Aryaduta sangat tidak relevan. Sementara pengembangan bisnis jasa inap itu terus bertambah.

“Angka Rp200 juta setahun itu sangat jauh sekali dan tidak mungkin begitu terus. Ini juga untuk tambahan dana pembangunan daerah, kok," ungkapnya. Akan dilayangkannya surat keempat kepada pihak Lippo Karawaci menandakan bahwa pengelolaan Hotel Aryaduta itu, tidak kooperatif dan terkesan mengabaikan pemerintah sebagai pihak yang dikerjasamakan.

Surat ketiga yang dilayangkan, Pemprov Riau meminta jawaban atas bukti yang sebelumnya diutarakan perusahaan itu, atas investasi hingga ratusan miliar sudah dikeluarkan untuk pengembangan hotel Aryaduta.

“Kalau mereka tidak jawab itu artinya mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka sampaikan sebelumnya. Sementara hotel itu berdiri di atas tanah milik Pemprov Riau. Sebenarnya apa yang kami minta menyesuaikan saja dengan kondisi harga saat ini,” sambung Darusman. (bpc)