PILIHAN +INDEKS
Horee! Mendagri Pastikan APBD Riau Bisa Direalisasikan
Jakarta, (radarpekanbaru.com) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan APBD Provinsi Riau tahun 2014 sudah bisa direalisaikan. Menurutnya, APBD Riau 2014 memang sempat terhambat karena adanya perbaikan dapat diimplementasikan saat ini. Ia mengakui memang sempat terhambat karena perlu ada perbaikan pada nomenklaturnya.
" Itu sudah diperbaiki, nanti ada peraturan gubernur untuk menyesuaikan nomenklatur dengan APBD. Jadi itu nanti diberitahukan ke DPRD (Riau, red) supaya menyesuaikan dengan anggaran," ujar Gamawan kepada wartawan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat, (14/2).
Sebelumnya, pascapengesahan DPRD Riau beberapa waktu lalu, implementasi APBD di provinsi yang kini dipimpin Djohermansyah Djohan itu masih terkendala regulasi. Pasalnya, penyesuaian anggaran dengan struktur organisasi tata kerja (SOTK) belum mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri RI.
Kondisi ini dikarenakan nomenklatur anggaran di APBD 2014 masih mengacu pada SOTK lama. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau sudah mengukuhkan pejabat dengan SOTK baru. Dengan pertimbangan itu, Badan Anggaran DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Riau berkonsultasi ke Kemendagri.
Namun kini, kata Gamawan, tidak akan ada hambatan lagi terkait hal tersebut. "Engggak ada hambatan lagi. Hanya dengan peraturan gubernur penyesuaian dengan nomenklatur baru. Nanti pergub itu ditembuskan ke DPRD supaya nanti di dalam perubahan peanggaran juga dilakukan penyesuaian," tandas Gamawan.(ram/jpnn)
" Itu sudah diperbaiki, nanti ada peraturan gubernur untuk menyesuaikan nomenklatur dengan APBD. Jadi itu nanti diberitahukan ke DPRD (Riau, red) supaya menyesuaikan dengan anggaran," ujar Gamawan kepada wartawan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat, (14/2).
Sebelumnya, pascapengesahan DPRD Riau beberapa waktu lalu, implementasi APBD di provinsi yang kini dipimpin Djohermansyah Djohan itu masih terkendala regulasi. Pasalnya, penyesuaian anggaran dengan struktur organisasi tata kerja (SOTK) belum mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri RI.
Kondisi ini dikarenakan nomenklatur anggaran di APBD 2014 masih mengacu pada SOTK lama. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau sudah mengukuhkan pejabat dengan SOTK baru. Dengan pertimbangan itu, Badan Anggaran DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Riau berkonsultasi ke Kemendagri.
Namun kini, kata Gamawan, tidak akan ada hambatan lagi terkait hal tersebut. "Engggak ada hambatan lagi. Hanya dengan peraturan gubernur penyesuaian dengan nomenklatur baru. Nanti pergub itu ditembuskan ke DPRD supaya nanti di dalam perubahan peanggaran juga dilakukan penyesuaian," tandas Gamawan.(ram/jpnn)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Prabowo Kritik Perda yang Izinkan Bakar Lahan 2 Ha, Sebut Aturan Menipu
RADARPEKANBARU.COM - Presiden Prabowo Subianto menyo.
Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun
RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah masih memverifikasi dokumen tagihan sebelum menc.
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon Ke Nusron Wahid
RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (K.
TULIS KOMENTAR +INDEKS








