Somasi SBY Diduga akibat SBY Cacat Mental atau Disorientasi

Jakarta, (radarpekanbaru.com) - Para analis menyatakan, baru kali ini ada seorang presiden RI mensomasi rakyatnya sendiri, sehingga ia diduga cacat mental lantaran galau, gamang,tertekan, disorientasi, depresi atau stres, Rimanews melaporkan.

''Harusnya SBY hentikan somasi itu, kerdil sekali,'' kata analis politik dan hukum Tisnaya Kartakusuma, lulusan FH UI dan Sorbonne yang juga putera Letjen TNI (Pur) Kartakusuma, mantan Sekjen Wanhamkannas.

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai konyol dan naif terkait somasi terhadap para pengkritiknya.

Penilaian itu datang dari pakar hukum tata negara, Asep Warlan Yusuf,  seperti dilansir INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (31/1/2014).

Menurut Asep, baru kali pertama selama pemerintahan Indonesia, Presiden SBY melakukan somasi terhadap rakyatnya.

"Kacau, ini (Presiden SBY) konyol dan naif sekali. Sejak Presiden Soekarno, Soeharto, Ibu Megawati, dan Gus Dur, tidak ada yang melakukan somasi kepada warga," kata Asep.

Dia juga menilai somasi itu sebagai bentuk kehawatiran Presiden SBY terhadap kepemimpinannya yang kerap mendapat kritikan dari berbagai kalangan.

"Saya khawatir Presiden SBY ini sudah kehilangan orientasi. Saya kira itu tidak proporsional," tegas Asep.

Presiden SBY, lanjut dia, tidak semestinya menyikapi kritikan warganya dengan melakukan somasi. Substansi pihak yang mengkritisi tidak harus disikapi dengan melakukan somasi.

"Kalau presiden merasa terhina, seharusnya presiden bisa memerintahkan kejaksaan dan kepolisian," tegasnya.

"Saya kira Rizal Ramli melakukan kritik itu bukan kepada pribadi, pasti mengkritisi pemerintahan," tambah Asep.

Rizal Ramli disomasi lantaran statementnya soal pemberian posisi Boediono sebagai wapres adalah gratifikasi kasus bailout Bank Century. Selain Rizal Ramli, SBY juga menyomasi loyalis Anas Urbaningrum, Sri Mulyono, yang menunlis buku Anas: Kejarlah Daku, Kau Terungkap. Fahri Hamzah juga disomasi lantaran dia mendesak KPK untuk memeriksa Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. (*)