Pembangunan RLH ,Pempov Riau Didesak Segera Bentuk Organisasi Masyarakat Setempat

RADARPEKANBARU.COM - DPRD Riau mendesak pemerintah provinsi agar segera menyelesaikan koordinasi dengan pihak kabupaten/kota untuk segera membentuk Organisasi Masyarakat Setempat yang akan melaksanakan program pembangunan Rumah Layak Huni atau RLH.

"Sebelum ditransfer ke desa, maka di desa tersebut wajib membentuk OMS, agar anggaran bisa dicairkan untuk bisa bangun RLH tersebut. Dinas yang bersangkutan juga sudah tahu mekanismenya, kita harap ini segera dilaksanakan koordinasi tersebut, sehingga pembangunan bisa cepat dilaksanakan," kata Anggota Komisi D DPRD Riau, Abdul Wahid di Pekanbaru, Selasa.

Setelah ditransfer, dia juga meminta agar pembangunan RLH tersebut tetap harus diawasi oleh pihak Pemprov Riau atau oleh dinas terkait. Jika ditemui kendala bisa langsung dicarikan solusinya, dan pembangunan RLH berjalan dengan lancar.

"Tetap harus ada pengawasan dari provinsi nantinya, sehingga apa yang menjadi masalah di lapangan dapat dicarikan jalan keluar oleh pihak provinsi, tanpa ada kendala dalam pembangunan rumah tersebut. Kita berharap ini bisa cepat diselesaikan, karena masyarakat juga sudah cukup lama menunggu," harapnya.

Terkait pembangunan RLH yang dilakukan dengan sistem OMS, menurut dia memang lebih baik daripada dilakukan melalui tender atau lelang. Kalau dengan lelang, kata dia, belum tentu pembangunan rumah layak huni tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di sana.

"Tentunya masyarakat di sana yang lebih tahu dan paham bagaimana kondisi di daerah tersebut, dan masyarakat di sana juga yang lebih tahu bagaimana tempat tinggal yang mereka inginkan. Kalau melalui tender, belum tentu pihak ketiga melakukan pembangunan berdasarkan yang diinginkan masyarakat, dengan anggaran yang sama," imbuh Ketua Fraksi PKB DPRD Riau ini.

Selain itu, menurut Wahid pembangunan melalui sistem OMS akan lebih ekonomis dibandingkan dengan pembangunan melalui tender atau lelang. Dengan mempekerjakan masyarakat yang ada disana, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat disana. Terlebih lagi tentunya juga bisa mensejahterakan masyarakat karena material yang digunakan berasal dari warga sekitar yang menjual bahan bangunan yang ada di lokasi tersebut.

Kepala Dinas Pemukiman, Perumahan, dan Pertanahan Riau, Dwi Agus Sumarno mengatakan tahun 2017 ini akan dibangun 2.000 unit lebih RLH.

Anggaran yang disediakan sekitar Rp140 miliar lebih dengan jumlah 150 sampai 200 unit per kabupaten/kota.

"Tergantung jumlah penduduk, satu daerah 10 sampai 15 desa. Harga per unit juga fluktuatif antara Rp65-80 juta tergantung daerahnya, tipenya 36, dua kamar tidur," sebutnya. (ant)