Supaya Dana Desa Riau 2016 Cair, Kepala Desa Harus Segera Serahkan LPJ APBDes

RADARPEKANBARU.COM - Badan Pemberdaayan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM Bangdes) Provinsi Riau menggesa desa-desa untuk segera menyampaikan Laproran Pedrtanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJ APBDES) didaerah setempat sebagai syarat dicairkannya dana desa 2016.

"LPJ APBdes kalau tidak diserahkan dana desa tidak bisa diberikan, jadikan sayang," kata Kepala BPM Bangdes, Sudarman di Pekanbaru, Selasa.

Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana desa untuk 1592 desa pada 2016 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana  yang menjadi syaratnya adalah dengan disampaikan LPJ APBDes. Hingga kini, kata sudarman, baru empat kabupaten yang telah menyampaikan LPJ APBDes yakni Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hilir dan Rokan Hulu.

"Kemenkeu (Kementerian Keuangan) menggesa laporan pertanggung jawab APBdes ini jadi kami sedang mengkoordinasikan ke kabupaten agar disegerakan," sebutnya.

Dikatakan Sudarman, dana desa yang dialokasikan pada 2016 sebesar Rp900 miliar dan diberikan secara bertahap. Sebagaimana, diamanatkan dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa yakni 60 persen dipertengahan tahun dan 20 persen di akhir tahun.

"Dana desa di Riau naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp450 miliar untuk 1592 desa dan tahapan pertama sudah kita salurkan di seluruh kabupaten, nanti kabupaten yang akan menyalurkan kedesa-desa," kata dia pula.

Setaip desa, kata dia akan mendapatkan bantuan dana desa berkisar Rp600 juta perdesa, ketika ditanyakan mengenai bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah provinsi Riau. Ia memastikan memastikan tidak ada bantuan keuangan untuk desa di daerah setempat dari anggaran APBD provinsi Riau, sebab adanya kebijakan pengurangan APBD dari DanaBagi Hasil (DBH) di sektor minyak dan gas.

"Dari provinsi itu namanya bantuan keuangan, tidak ada tahun ini sebab DBH kurang kalau tahun lalu ada Rp500 juta dari provinsi," ucap dia.

Untuk diketahui program dana desa, salah satu fokus paket ekonomi Presiden Jokowi adalah upaya mempercepat pencairan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan menyederhanakan prosedurnya. Pemerintah mempercayai pembangunan infrastruktur dengan padat karya bisa menggerakkan ekonomi pedesaan.

Presiden Joko Widodo menambah alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebagai bentuk penjabaran dari nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran atau desa. (radarku/ant)