Munas Golkar Diagendakan 8-10 April

RADARPEKANBARU.COM - Teka-teki kapan Partai Golkar (PG) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) mulai terjawab. Dalam rapat harian yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/2) malam, Ketua Umum (Ketum) Aburizal Bakrie (ARB) mengusulkan Munas digelar tanggal 8-10 April mendatang.

"Tadi sudah disampaikan Ketum. Tetapi belum ditetapkan. Menunggu rapat pleno besok," kata Wakil Sekjen PG Leo Nababan yang menghadiri rapat harian malam ini.

Rapat dipimpin langsung ARB, didampingi Wakil Ketum Agung Laksono, dan Sekjen Idrus Marham.

Tampak hadir sejumlah pengurus harian seperti Bambang Soesatyo, Firman Soebagyo, Siti Hediati Rukmana, Nurul Arifin, Aziz Syamsuddin, Priyo Budi Santoso, Yoris Raweyai, Nurdin Halid dan Leo Nababan. Rapat tertutup untuk media.

Leo menjelaskan pengurus harian tidak keberatan dengan jadwal yang diusulkan ARB. Alasannya, tanggal 8-10 April adalah waktu ideal untuk Munas. Apalagi Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk memperpanjang kepengurusan hasil Munas Riau hanya berlaku enam bulan.

"Semua yang hadir tidak keberatan tetapi tetap diputuskan besok," tutur Leo.

Dia menjelaskan lokasi Munas juga belum ditetapkan. Demikianpun mengenai Ketua Panitia Munas dan kepengurusan Munas belum ditetapkan.

"Ini baru rapat harian. Aturan Golkar, untuk memutus itu semua harus lewat rapat pleno," jelasnya.

Ini Empat Alasan Munas Golkar Bisa Tak Berjalan Lancar

Kalangan kader muda Partai Golkar dan kalangan akademisi menilai penyelenggaran Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang direncanakan digelar pada April mendatang, merupakan solusi konflik dualisme kepengurusan yang terjadi di partai berlambang pohon beringin itu. Masih ada indikasi-indikasi dari salah satu faksi di Golkar yang tidak ikhlas atau mau menang sendiri dalam Munas yang menjadi ajang pemilihan Ketua Umum (Ketum) Golkar periode 2016-2021.

"Munas ini belum tentu ada jaminan berjalan mulus. Masih ada indikasi yang terlihat dari salah satu kubu yang seolah-olah tidak ikhlas, mau menang sendiri dan lakukan langkah-langkah jauh dari rekonsiliasi (penyatuan kembali)," kata Politisi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi publik bertema 'Re-Branding Partai Golkar' di Jakarta, Minggu (28/2).

Fungsionaris DPP Golkar ini memaparkan empat hal yang membuat Munas ini tidak akan berjalan dengan mulus. Pertama, ‎munas untuk bangun kepercayaan publik, dimana konsensus untuk menjawab gagalnya rekonsiliasi.

Selain itu, semua pihak yang konflik benar-benar sepakat untuk perdamaian, tidak lagi ada ego Munas Bali, Ancol atau apapun. Sehingga, menurutnya, Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang mengembalikan kepengurusan ke Munas Riau, itu yang harus jadi kesepakatan bersama.

"Artinya, proses konsensus itu di semua efek dari konflik yang terjadi harus dipulihkan, misalnya yang dipecat direhabailitasi. Ini nanti kalau tidak ada konsensus menyeluruh, ini mengancam pada peserta Munas. Jadi, masih terjadi belum ada pemulihan kader yang dipecat. Masih ada Musyawarah Daerah (Musda) dari kepengurusan Bali dan Ancol. Harusnya tidak ada lagi, harus ada moratorium Musda-Musda," jelasnya.

‎Kedua, Munas ini menghasilkan komitmen baru untuk mengangkat kembali kejayaan Golkar dengan cara tidak ada kepentingan lain. Selain kepentingan partai, tidak ada lagi kepentingan bisnus dan lainnya. "Semua untuk kepentingan partai. Ini jadi penting berpengaruh pada cara berorganisasi," ujarnya.

Ketiga, Munas ini harus menghasilkan gagasan baru. Dicontohkannya, salah satu dulu yang paling fenomenal adalah pada 1998, yakni konvensi. Hal ini menjadi penting untuk dihidupkan kembali, bahkan di permanen dimasukkan atau diatur dalam AD/ART Golkar.

"Bila perlu bukan konvensi capres/cawapres, tapi kepala daerah yang benar-benar aspirasi dari masyarakat punya ke Golkar. Konsep lain banyak, misalnya bagaimana bangun partai yang moderen dengan menempatkan orang-orang di kepengurusan tidak like dan dislike. Jaminan keutuhan Golkar bisa terjadi," tuturnya.

"Potensi konflik karena ada orang-orang potensi tapi kritis, tapi tidak perlu dipakai partai," sesalnya.

Keempat, Munas harus menghasilkan kepemimpinan yang baru serta Munas ini harus menunjukkan bahwa Ketum terpilih harus wakili generasi muda Golkar, tidak ikut dalam konflik Golkar yang terjadi selama satu setengah tahun lalu serta tidak mengandalkan uang. ‎

"Figur yang kuat, punya misi visi yang kaya bangun partai. Dalam konteks yang lain, Golkar harus mengembalikan sebagai partai yang nasional terbuka," ujarnya.

Doli mengungkapkan, pemilih muda pada Pemilu 2019 mendatang, sudah mencapai raturan juta pemilih. Ini yang harus menjadi perhatian khusus partai Golkar untuk meraih pemilih muda dan pemulu.‎ "Itu yang paling penting agar Golkar dalam kondisi normal saja, sulih. Ini memang tidak mudah, tapi harus diraih pemilih muda dan pemula ini," tegasnya.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing berpandangan, kondisi Golkar saat ini sangat mengerikan sekali dengan masih adanya Musda-Musda di daerah. Itu artinya masih ada ketidakrelaan.

"Saya khawatir Munas ini hanya jadi topeng. Ini penyatuan untuk Golkar, tetapi itu terjadi, maka Golkar menjadi lahirkan partai baru. Golkar menjadi partai bonsai. Saya khawatir seperti lagu bengawan solo, riwayatmu kini," kata Emrus.

Dilanjutkannya, di dalam sebuah partai pasti ada perbedaan. Padahal, kalau tidak diselesaikan konflik Golkar secara internal, maka Golkar akan ditinggalkan pemilihnya.

"Solusi terbaik adalah Munas, semua faksi ada disini semua. Tapi jangan smp money politik, ini pasti dikelola seperti perusahaan. Jangan sampai terjadi lagi pecat-pecat, memang perusahaan, karena partai punya semua kader. Ini diharamkan kalau partai ini mau besar," jelasnya.

Sehingga, pertanyaannya mampukah Munas Golkar ini melahirkan Ketua Umum yang tidak tersandera dengan kekuatan-kekuatan tertentu, sehingga tokoh-tokoh ini tidak muncul. Sebab itu, Emrus mengusulkan tokoh yang dimunculkan dalam Munas nanti harus ada faktor pembatasan usia.

"Yang pasti jangan terlalu tua, 55 tahun  jangan maju, 35 tahun ke atas lah. Ini tokoh-tokoh dimunculkan. Jangan sampai muncul ego faksi tertentu, jangan Golkar seperti pertandingan harus beda secara internal," pungkasnya.(radarpku)


Hotman Siregar/FMB

Suara Pembaruan