Jika Tidak Ikut Program RTMPE , Pejabat Esselon II, III dan IV di Kampar Siap-siap Dicopot

BANGKINANG - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dikabarkan sedang galau. Mereka dirundung kekhawatiran akan dicopot jabatannya apabila tidak ikut melaksanakan program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE). Sebelumnya, Bupati Kampar Jefry Noer mewajibkan setiap pejabat Esselon II, III dan IV untuk menyediakan lahan untuk RTMPE. Keharusan yang diterjemahkan oleh pejabat itu sebagai perintah Bupati itu semakin gencar disosialisasikan setelah Rancangan APBD Perubahan 2015 disahkan pertengahan Juli lalu. Di dalam APBD Perubahan terjadi penambahan anggaran pada Dinas Peternakan Kampar sebesar Rp 25 miliar. Anggaran tersebut diusulkan Pemkab Kampar untuk membeli sapi yang tujuannya menyukseskan program RTMPE. "Kalau nggak dibuat, kami bisa dicopot. Sebagian kawan-kawan sudah siap dicopot daripada harus pusing mikirkan biaya untuk RTMPE," kata seorang pejabat Esselon II belum lama ini. Menurut pejabat yang meminta identitasnya disembunyikan ini, setiap lahan RTMPE harus tersedia paling tidak setengah hektare. Tentunya, kata dia, modal yang dibutuhkan pun tidak sedikit. Sementara, belum tentu setiap pejabat mampu menyediakan lahan dan dana yang memadai sebagaimana dibutuhkan. "Untuk membuat kandang Sapi, menyiapkan rumputnya, tanaman pertaniannya dan menggaji pekerja," kata sumber ini. Ia menyebutkan, biaya yang dibutuhkan untuk satu lahan RTMPE bisa mencapai Rp. 120 juta. Lanjutnya, pejabat diarahkan mengajukan pinjaman ke Bank Riau-Kepri. Padahal, sebagian besar pejabat dipastikan tidak bisa lagi mengajukan pinjaman karena masih terikat hutang yang belum lunas dicicil. "Lebih gilanya lagi, kami disuruh meminjam atas nama orang lain. Apakah anak, istri atau keluarga," katanya.(radarpku/tribunnews)