Program Jamkesda, untuk penganggarannya menggunakan budget sharing Anggaran Perubahan Belanja Daerah (APBD) Pemko Pekanbaru sebesar 60% dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar 40%.

"Dengan dilakukannya sosialisasi validasi data Jamkesda, saya inginkan seluruh RW mampu memberikan data yang valid sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ditentukan," kata Ayat Cahyadi

Dikatakan Wawako, dengan dilakukannya sosialisasi ini, penerima Jamkeda akan lebih terstruktur dan tidak terkesan asal-asalan. Selain itu, Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru juga lebih mudah memberikan kartu Jamkesda bagi masyarakat Pekanbaru.

"Kalau data yang dikumpulkan oleh Diskes nanti Valid, ini akan berdampak sangat luar biasa sekali. Jadi progres Pemko Pekanbaru untuk mengentaskan kemiskinan juga bisa terwujud,"ujarnya.

Masih kata Ayat, sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru, Ia juga menginginkan penerima Jamkesda adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin dan BSM.

"Kalau semuanya satu jiwa, maka akan sangat cepat kita mengentaskan kemiskinan di Pekanbaru. Bahkan, idealnya mereka yang menerima Jamkesda juga mendapatkan RLH," ungkap Ayat.(ram)