Pertahanan RI Tak Boleh Bergantung pada Satu Negara

RADARPEKANBARU.COM - Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional, membutuhkan kemampuan pertahanan yang tidak mudah dipengaruhi tekanan eksternal.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah mengatakan, dunia sedang mengalami perubahan besar dengan meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan China, konflik di berbagai kawasan, serta perlombaan teknologi militer yang semakin intensif.

Dalam situasi seperti itu, Indonesia harus menjaga posisi bebas aktif dengan memperkuat kemampuan nasionalnya sendiri.

“Politik luar negeri bebas aktif hanya bisa berjalan apabila didukung kemandirian nasional. Kalau pertahanan kita bergantung penuh kepada satu negara, maka ruang gerak diplomasi juga akan ikut terbatas,” kata Amir, dikutip Selasa 2 Juni 2026.

Amir juga mengaitkan kerja sama pertahanan dengan rencana pengembangan Bandara Internasional Bandara Internasional Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat Hercules untuk kawasan Asia.

Menurut dia, rencana tersebut harus dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat industri pertahanan nasional dan meningkatkan kemampuan pemeliharaan pesawat secara mandiri.

“Kalau Kertajati ingin menjadi pusat MRO Hercules kawasan Asia, maka Indonesia harus memiliki akses yang kuat terhadap rantai pasok suku cadang dan kemampuan teknis yang memadai. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional,” ujarnya.

Amir menilai publik perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai manfaat strategis proyek tersebut agar tidak muncul kesalahpahaman.

Ia menegaskan bahwa pembangunan kapasitas pemeliharaan dan perbaikan pesawat militer di dalam negeri akan mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas luar negeri sekaligus meningkatkan kesiapan operasional armada nasional.

Lebih lanjut, Amir menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi politik yang baik dalam setiap kerja sama pertahanan yang melibatkan negara lain.

“Apabila terdapat kerja sama yang memerlukan persetujuan parlemen, maka pemerintah harus menjelaskan manfaat strategisnya secara komprehensif," kata Amir.

Dalam pandangan Amir, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis mencerminkan upaya Indonesia untuk memperluas pilihan strategis di bidang pertahanan, memperkuat kemampuan nasional, serta mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pasokan.

“Pada akhirnya, tujuan besarnya adalah menjaga kedaulatan negara. Kemandirian pertahanan bukan proyek lima tahun, tetapi proyek generasi,” pungkas Amir.(rml)