Pemerintah Akan Berlakukan WFH Setiap Jumat

RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah sudah memutuskan segera menerapkan kebijakan kerja dari rumah work from home (WFH) 1 hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemilihan Jumat sebagai salah satu opsi pelaksanaan WFH karena jam kerja yang relatif lebih singkat. 

"Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, kebijakan WFH tersebut akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, dapat diperluas untuk pegawai swasta. 

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menekan konsumsi BBM, mengingat ketidakpastian situasi global, sementara cadangan energi Indonesia diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 25-26 hari. Namun, Purbaya menegaskan dampak kebijakan ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi penghematan energi.

“Jika WFH mengurangi beban perjalanan pekerja, maka konsumsi rumah tangga bisa meningkat. Aktivitas usaha tetap berjalan, dan penerimaan pajak juga berpotensi meningkat,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, jika kebijakan WFH justru mendorong ekonomi lebih cepat dari perkiraan, maka hal tersebut akan menguntungkan.

“Kalau ekonomi larinya lebih kencang, bisnis naik cepat, konsumsi naik, pajak saya juga naik. Itu kan justru menguntungkan,” katanya.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak melihat kebijakan WFH hanya dari satu sisi. Pendekatan yang digunakan adalah general equilibrium approach, yang memperhitungkan dampak kebijakan terhadap keseluruhan pergerakan ekonomi, bukan hanya penghematan energi semata.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan kebijakan WFH dapat menekan konsumsi BBM hingga 20%. Namun, Purbaya memberi sinyal bahwa manfaat kebijakan ini jauh lebih luas, termasuk menjaga konsumsi, bisnis, dan penerimaan negara tetap stabil di tengah ketidakpastian global.(bsc)