Setahun Gubernur dan Plt Gubernur Riau, Peristiwa OTT Sinyal Tata Kelola Pemerintah yang Belum Bersih

RADARPEKANBARU.COM - Satu tahun Gubernur Riau Abdul Wajid dan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menjabat, belum menunjukkan terobosan struktural dalam hal pemberantasan korupsi, perbaikan lingkungan maupun transformasi kesejahteraan rakyat.

Pengamat Kebijakan Publik, M Rawa El Amady, mengatakan bahwa satu tahun memang waktu yang singkat untuk evaluasi menyeluruh. Namun indikator integritas, peristiwa OTT, dan lemahnya reformasi struktural memberi sinyal bahwa arah perubahan belum sepenuhnya berpihak pada tata kelola yang bersih dan kesejahteraan masyarakat luas.

"Dalam kosmologi Melayu, pemimpin diukur dari amanah, bukan dari seberapa rapi laporan administrasinya. Ketika uang miliaran ditemukan di rumah dinas, yang rusak bukan hanya reputasi individu, tetapi kepercayaan komunitas terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka," ujar M Rawa, Jumat (20/2/2026).

M Rawa, menjelaskan bahwa ada empat pendekatan yang dapat menunjukkan bahwa kepala daerah berhasil atau tidaknya. Diantaranya tata kelola dan integritas, ekonomi-politik daerah, pelayanan publik, serta ekologi politik.

Dari segi pendekatan tata kelola dan integritas. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan skor Pemerintah Provinsi Riau sebesar 62,83, turun 5,97 poin dibanding tahun sebelumnya. Angka itu menempatkan Riau dalam kategori rentan korupsi.

Bahkan dari 12 kabupaten/kota, hanya dua yang berada pada kategori waspada, sementara 10 daerah lainnya masih dalam zona rentan.

"Secara historis, Riau telah mencatat empat gubernur yang berurusan dengan hukum, serta sedikitnya tujuh bupati yang terjerat kasus korupsi. Peristiwa OTT dan ditemukannya uang miliaran rupiah di rumah dinas Penjabat Gubernur bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan indikator lemahnya pengendalian internal dan kultur birokrasi," sebutnya.

Menurutnya, penurunan skor integritas ini mencerminkan belum kuatnya sistem pencegahan korupsi dan masih terfragmentasinya koordinasi antar-OPD. Dalam perspektif ini, komitmen anti korupsi masih berada pada tataran slogan, belum tampak ebagai agenda struktural yang sistemik.

Kemudian dinilai dari pendekatan ekonomi politik daerah. Ekonomi Riau tumbuh 4,79 persen pada 2025. Kondisi ini meningkat dari 3,52 pada 2024, namun masih di bawah rata-rata nasional sekitar 5,11 persen.

Struktur PDRB yang mencapai Rp1.201 triliun tetap ditopang sektor migas, sawit, dan konstruksi. Surplus APBD per April 2025 tercatat Rp139,43 miliar.

Namun problem strukturalnya jelas, daerah penghasil seperti Kampar, Rokan Hulu, dan Pelalawan menerima dana bagi hasil relatif kecil dibanding ekstraksi sumber daya yang terjadi. Ketimpangan juga masih terasa Gini Ratio perkotaan sekitar 0,337 lebih tinggi dibanding perdesaan yang hanya 0,268.

"Dari sisi persentase kemiskinan, 2025 berada di sekitar 6,30 persen. Pertumbuhan ini dipicu dinamika pasar komoditas global daripada transformasi ekonomi berbasis masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan warga," jelasnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Riau memang terjadi, tetapi sangat bergantung pada siklus pasar global.

Selanjutnya pendekatan dari sisi pelayanan publik. Ia mengungkap, bahwa ombudsman RI Perwakilan Riau menerima 729 akses layanan masyarakat sepanjang 2025, dengan capaian penyelesaian laporan melampaui target.

"Indeks kepuasan masyarakat menunjukkan tren administratif yang membaik. Namun pertanyaannya bersifat substantif, apakah perbaikan ini merata hingga wilayah pedesaan? Apakah rekomendasi Ombudsman benar-benar ditindaklanjuti secara sistemik? Kinerja administratif tidak selalu identik dengan transformasi kualitas layanan," terangnya.

Selanjutnya penilaian dari sisi ekologi politik. M Rawa menyebut sepanjang 2025 deforestasi di Riau mencapai sekitar 24.085 hektar, menyisakan tutupan hutan alam sekitar 1,31 juta hektar.

"Kebakaran hutan dan lahan melonjak hingga 19.671 hektar. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada di kisaran 65,32 dengan target peningkatan menjadi 70 pada 2029. Riau berada dalam paradoks klasik, mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi, namun menghadapi degradasi ekologis yang serius. Konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan tetap tinggi. Kasus di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) mencerminkan problem tata kelola hutan yang belum terselesaikan," ungkapnya.(ckc)