Anggota Banggar DPRD Kampar Kaget, TPP untuk 7.000-an Orang PPPK Rp 300 Ribu/Bulan

RADARPEKANBARU.COM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), H Tony Hidayat dikagetkan oleh keterangan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah (Setda) Kampar M Fadli Mukhtar pada saat memimpin rapat dengar pendapat dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, Senin (19/1/2026). 

Saat itu Fadil menyampaikan bahwa besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kampar pada tahun anggaran 2026 turun menjadi Rp 300 ribu/bulan. Tahun sebelumnya masing-masing PPPK memperoleh TPP Rp 850 ribu/bulan. 

Pernyataan Fadil Mukhtar tersebut sontak mengundang reaksi Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat yang yang juga merupakan Anggota Banggar DPRD Kampar. 

Ia mengaku terkejut karena berdasarkan pembahasan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat penyusunan APBD 2026, TPP PPPK memang sudah disepakati bahwa TPP PPPK turun menjadi Rp 350.000. 

“Terus terang saya kaget. Saya berada langsung di Banggar. Seingat saya, kesepakatan bersama TAPD dan Banggar DPRD berada di angka Rp 350.000,” ujar Tony yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Kampar.

Menurut Tony, apabila terjadi perubahan atau penurunan dari angka yang telah disepakati, seharusnya pemerintah daerah kembali membahasnya bersama DPRD.

“Kalau memang ada penurunan dari Rp 350.000 menjadi Rp 300.000, tentu harus ada kesepakatan baru. Tidak bisa ditetapkan sepihak karena itu sudah menjadi keputusan bersama yang dituangkan dalam berita acara pembahasan,” tegasnya.

Politisi partai Demokrat itu mempertanyakan selisih Rp 50 ribu dari angka penurunan yang disepakati. “Rp350 ribu TPP itu sudah disetujui, sekarang distandar jadi tiga ratus ribu. Sekarang kemana Rp50 ribu itu. Ada 7.000 (orang) PPPK itu lho. Berapa itu duitnya, luar bisa juga itu,” tegas Tony. 

Ia menyebut ada dua pertanyaan atas masalah ini. “Pertama,  sudah ada kesepakatan. Kedua, ke mana uangnya itu,” ulasnya lagi. 

Tony menyebutkan, terungkapnya hal ini menambah persoalan baru di Pemkab Kampar. “Miliaran itu dananya. Ini jadi pertanyaan, sebab ada kesepakatan di.awal. Saya ingat kesepakatannya Rp 350 ribu kok sekarang jadi Rp 300 ribu,” imbuhnya. 

Ia juga menyoroti selisih Rp 50.000 tersebut jika dikalikan dengan jumlah PPPK di Kabupaten Kampar yang mencapai sekitar 7.000 orang. Jika Peraturan bupati (Perbup) tentang TPP tahun anggaran 2026 diproses, lalu muncul angka Rp300 ribu, maka harus jelas ke mana selisih Rp50 ribu.

“Itu bukan angka kecil. Kalau dikalikan jumlah PPPK, nilainya cukup besar. Ini yang kami pertanyakan dalam forum,” kata Tony.

Tony menambahkan, pihaknya akan memastikan kembali besaran TPP yang sebenarnya telah disepakati melalui Banggar DPRD Kampar.

“Nanti akan kami cek kembali di Banggar. Kalau tidak salah memang Rp 350.000. Ini yang akan kami luruskan,” pungkasnya.(ckc)