Prancis Terancam Lumpuh Akibat Mogok Nasional

RADARPEKANBARU.COM - Prancis bersiap menghadapi aksi mogok nasional besar pada Kamis, 18 September 2025, waktu setempat.

Protes yang diperkirakan melibatkan lebih dari 800 ribu orang ini akan digelar di seluruh negeri, termasuk Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, dan Bordeaux. 

Diutip dari Euro News, aksi di Paris akan dimulai dari Place de la Bastille menuju Nation. Gerakan akar rumput “Bloquons tout” atau “Blokir Semuanya” berencana menutup sebagian jalan lingkar ibu kota. 

“Kami akan membuat Paris berhenti,” ujar salah satu penyelenggara demo.
 

Transportasi publik diperkirakan akan lumpuh parah. Hanya sepertiga kereta regional dan separuh kereta antarkota yang beroperasi. Di Paris, 90 persen pengemudi metro dan 80 persen pengemudi kereta komuter RER mogok. 

“Hanya jalur metro otomatis yang akan normal,” kata serikat pekerja FO-RATP.

Aksi juga meluas ke sektor lain. Sepertiga guru sekolah dasar diperkirakan mogok, rumah sakit di Paris mengajukan pemberitahuan mogok, dan 98 persen apotek berencana tutup. 

“Margin keuntungan obat generik terus menyusut, kami tidak bisa bertahan,” kata perwakilan apoteker.

Menanggapi aksi ini pemerintah Prancis berencana mengerahkan 80 ribu aparat keamanan dengan kendaraan lapis baja, meriam air, dan drone. 

"Kami tidak akan membiarkan infrastruktur penting lumpuh," kata Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau.

Skala pengamanan ini disebut terbesar sejak protes Rompi Kuning pada 2018-2019.

Akar dari aksi ini adalah rencana pemotongan anggaran yang diajukan mantan Perdana Menteri Francois Bayrou, termasuk pemangkasan tunjangan pengangguran, kenaikan biaya kesehatan pribadi, serta pemutusan hubungan pensiun dengan inflasi. Defisit Prancis tahun lalu mencapai 5,8 persen PDB dan utang negara menembus 3,3 triliun Euro.

Ketua serikat pekerja CGT, Sophie Binet, menyebut pembatalan rencana penghapusan hari libur nasional sebagai “kemenangan pertama”. 

Namun ia menegaskan, “Belum ada satu pun kebijakan bencana lain dari museum horor François Bayrou yang dibatalkan.” 

Pemimpin CFDT, Marylise Leon, juga menegaskan, anggaran ini tidak adil secara sosial, fiskal, dan lingkungan. 

"Pemogokan adalah satu-satunya pilihan," ujarnya.(rml)