Indra Pomi Dituntut 6,5 Tahun Penjara, Lebih Tinggi dari Risnandar Mahiwa

RADARPEKANBARU.COM - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pidana penjara selama 6,5 tahun.

Hukuman terhadap Indra Pomi lebih tinggi dari mantan atasannya, yakni mantan Penjabat Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Sebelumnya, Risnandar dituntut pidana penjara selama 6 tahun.

Indra Pomi dinyatakan JPU bersalah melakukan korupsi pemotongan Ganti Uang (GU) persediaan dan Tambahan Uang (TU) persediaan. Ia juga bersalah menerima gratifikasi dari sejumlah pejabat Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Indra Pomi bersalah sebagaimana dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menuntut terdakwa Indra Pomi Nasution dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan," ujar JPU pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (12/8/2025).

JPU juga memberikan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3.155.000.000, selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup kerugian negara. Jika tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama 2 tahun," jelas JPU.

Atas tuntutan JPU itu, Indra Pomi melalui penasihat hukumnya menyatakan pembelaan atau pledoi. "Kami mengajukan pembelaan, Yang Mulia, minta waktu dua minggu," kata penasihat hukum Indra Pomi.

Majelis hakim yang dipimpin Delta Tamtama mengagendakan persidangan lanjutan pada 26 Agustus 2025.

Indra Pomi yang ditemui usai sidang kembali menyatakan dirinya akan mengajukan pembelaan. Mata pria itu merah dan mengeluarkan air mata.

"Bapak menangis?" tanya wartawan.

Namun pertanyaan itu tidak dijawab oleh Indra Pomi. Dengan raut wajah sedih, ia mencoba tersenyum sambil menuju sel tahanan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebelum dibawa kembali ke Rutan Kelas I Pekanbaru.

Sebelumnya, JPU mendakwa Indra Pomi melakukan korupsi bersama Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan mantan Plt Kepala Bagian Umum Setdako Pekanbaru, Novin Karmila.

Ketiga terdakwa didakwa menerima uang atau memotong anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru 2024 sebesar Rp8.959.095.000.

"Uang tersebut diperoleh dengan cara memotong pencairan GU dan TU yang seharusnya digunakan untuk keperluan negara dan pegawai negeri," ujar JPU.

Selain Risnandar, Indra Pomi dan Novin Karmila, uang korupsi juga dinikmati Nugroho Adi Dwi Putranto alias Untung sebesar Rp1,6 miliar.

Indra Pomi mulai melakukan korupsi GU dan TU pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan November 2024.

JPU menyebut, pada Juni 2024, Indra Pomi menerima dana tunai sebesar Rp590 juta sebanyak lima kali penyerahan, masing-masing sebesar Rp140 juta, Rp100 juta, Rp200 juta, Rp50 juta, dan Rp100 juta.

Selanjutnya, pada Juli 2024, Indra Pomi kembali menerima uang tunai sebesar Rp400 juta dari sumber GU. Penerimaan berlanjut pada Agustus 2024 sebesar Rp20 juta, dan September 2024 sebanyak dua kali penyerahan dengan total Rp250 juta, masing-masing Rp200 juta dan Rp50 juta.

Pada Oktober 2024, Indra Pomi menerima Rp150 juta, dan pada November 2024 menerima dana tunai sebesar Rp1 miliar yang bersumber dari TU. Penyerahan terakhir dilakukan di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru.

Selain itu, Indra Pomi juga menerima gratifikasi senilai Rp1,215 miliar dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.(ckc)