12 Tewas dalam Bentrokan Thailand-Kamboja di Perbatasan Sengketa

RADARPEKANBARU.COM - Ketegangan militer antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan yang telah lama disengketakan kembali pecah menjadi konflik bersenjata. 

Sedikitnya 12 orang tewas, sebagian besar warga sipil Thailand, dalam bentrokan yang terjadi pada Kamis, 24 Juli 2025. 
 

Pertempuran berlangsung sengit dan memicu kekhawatiran akan terjadinya eskalasi besar-besaran antara kedua negara Asia Tenggara tersebut. 

Militer Thailand menyebut 11 korban jiwa adalah warga sipil dari provinsi Surin, Ubon Ratchathani, dan Srisaket, termasuk seorang anak berusia delapan tahun dan remaja berusia 15 tahun. 
 
Seorang personel militer Thailand juga turut tewas. Kamboja sendiri belum merilis data korban dari pihak mereka.

“(Pertempuran) ini benar-benar serius. Kami sedang dalam proses evakuasi,” kata Sutian Phiwchan, seorang warga dari distrik Ban Dan, provinsi Buriram, seperti dimuat BBC. 

Pemerintah Thailand mengonfirmasi bahwa sebanyak 40.000 warga sipil telah dievakuasi dari daerah-daerah rawan di sepanjang perbatasan.

Versi peristiwa yang dikemukakan kedua negara berbeda tajam. Dewan Keamanan Nasional (NSC) Thailand menyatakan bahwa pada pukul 07.30 waktu setempat, militer Kamboja mengirim drone untuk mengawasi pasukan Thailand di dekat perbatasan, disusul oleh kehadiran personel Kamboja dengan granat berpeluncur roket.

Tentara Thailand diklaim sempat mencoba bernegosiasi secara lisan, namun gagal, sebelum akhirnya terjadi kontak senjata sekitar pukul 08.20. 

Thailand menuduh Kamboja menembakkan peluncur roket BM-21 dan artileri berat yang menghancurkan rumah-rumah warga, rumah sakit, dan pompa bensin di wilayah Thailand.

Namun Kamboja menyampaikan narasi berbeda. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Maly Socheata, konflik bermula ketika pasukan Thailand melanggar perjanjian lama dengan bergerak mendekati kuil Khmer-Hindu di area perbatasan dan memasang kawat berduri.

“Pukul 08.46, tentara Thailand secara preemptif melepaskan tembakan ke arah pasukan kami, sehingga mereka tidak punya pilihan selain membela diri,” kata Socheata kepada Phnom Penh Post, sembari menuding Thailand menggunakan kekuatan berlebihan dan melakukan serangan udara di wilayah Kamboja.

Perselisihan perbatasan Thailand-Kamboja telah berlangsung lebih dari satu abad, terutama sejak masa penjajahan Prancis. 

Titik api utama adalah perebutan wilayah di sekitar kuil abad ke-11 yang sempat diajukan Kamboja ke UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia pada 2008, yang memicu bentrokan serupa di masa lalu.

Ketegangan terbaru meningkat pada Mei lalu setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden di perbatasan. Sejak saat itu, kedua negara saling menerapkan pembatasan perdagangan dan memperkuat kehadiran militer di zona rawan konflik.

Pemerintah Thailand telah menutup seluruh perbatasannya dengan Kamboja. Sebaliknya, Kamboja menurunkan status hubungan diplomatiknya dengan Thailand, menuduh Bangkok menggunakan kekuatan berlebihan.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dalam pernyataannya menegaskan bahwa negaranya menginginkan penyelesaian damai. Namun mereka mengaku tidak punya pilihan selain menanggapi agresi bersenjata dengan kekuatan bersenjata.

Di sisi lain, Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menyatakan bahwa konflik ini rumit dan harus diselesaikan secara hati-hati serta sesuai hukum internasional.

Konflik ini juga disebut tidak terlepas dari dinamika politik dalam negeri kedua negara. Hun Manet, putra mantan penguasa Kamboja Hun Sen, diduga belum sepenuhnya memegang kendali penuh atas pemerintahannya. 

Hun Sen sendiri ditengarai memperkeruh situasi untuk memperkuat posisi nasionalisnya.

Sementara itu, pemerintahan koalisi Thailand yang rapuh turut dibayangi oleh pengaruh Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri yang mengklaim memiliki hubungan dekat dengan keluarga Hun Sen. 
 

Hubungan itu disebut memburuk setelah bocoran percakapan pribadi yang menyebabkan putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai PM.(rml)