BPK Temukan Adanya Kesalahan Fatal pada Sisa Kurang Pergitungan Anggaran (SIKPA), Tata Kelola Kas Daerah Prov. Riau di Pertanyakan

PEKANBARU — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memaparkan hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2024 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau, bertempat di Kantor DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (2/6/2025).

Dalam paparannya, Direktur Jenderal BPK RI, Nelson Ambarita, mengungkapkan sejumlah temuan signifikan yang berdampak langsung terhadap keuangan daerah. Salah satunya adalah ketekoran kas daerah yang menyebabkan efek berlapis (multiplier effect) seperti tunda bayar, tunda salur, dan tunggakan pajak oleh Pemprov Riau sepanjang tahun 2024. Konsekuensi dari kondisi tersebut kini turut membebani postur APBD 2025.

“Pengelolaan kas daerah tidak memadai, sehingga tercatat Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp39,22 miliar. Selain itu, penganggaran penerimaan daerah juga tidak rasional, dan pengendalian belanja serta utang tidak memadai. Akibatnya terjadi defisit sebesar Rp1,76 triliun yang tidak mampu menutup beban belanja, dan menjadi beban di tahun anggaran berikutnya,” ungkap Nelson.

Lebih jauh, Nelson juga menyampaikan adanya ketekoran kas pada Sekretariat DPRD Riau sebesar lebih dari Rp3 miliar. Selain itu, terdapat penatausahaan perjalanan dinas yang dinilai tidak sesuai ketentuan, termasuk pertanggungjawaban perjalanan dinas di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan.

“Juga ditemukan pengelolaan pendapatan dari bea balik nama yang tidak memadai,” sambungnya.

BPK juga menyoroti bahwa laporan keuangan Pemprov Riau Tahun 2024 belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berpengaruh material terhadap penyajian laporan keuangan.

Potensi Defisit APBD 2025 Mencapai Rp3,5 Triliun

Temuan BPK RI tersebut selaras dengan pernyataan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau, Taufiq OH, yang juga menjabat sebagai Plt. Sekda Riau. Beberapa waktu lalu, Taufiq mengungkapkan bahwa potensi pendapatan tahun 2024 tidak tercapai hingga Rp1,6 triliun, akibat serapan belanja yang tetap dijalankan meski penerimaan tidak optimal.

“Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 hanya mencapai 85,38% hingga 31 Desember 2024, sehingga potensi pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp1,6 triliun lebih. Ini menyebabkan tunda bayar atas sejumlah kegiatan, dan tentu berdampak pada APBD 2025 yang harus dikalkulasi ulang,” terang Taufiq.

Bapenda Provinsi Riau, lanjut Taufiq, telah melakukan exercise terhadap realisasi pendapatan dua bulan terakhir, dan diperkirakan pendapatan daerah 2025 akan berkurang hingga Rp1,3 triliun. “Total pendapatan 2025 diprediksi hanya sekitar Rp8,2 triliun.”

Potensi penurunan pendapatan itu, rinci Taufiq, meliputi:

• PAD: berkurang Rp1,1 triliun lebih,
• Pendapatan Transfer: berkurang Rp190 miliar lebih,
• Pendapatan Sah Lainnya: berkurang Rp80 juta lebih,
• Pendapatan Pembiayaan Daerah: berkurang Rp100 miliar lebih.

Sementara dari sisi belanja, Pemprov Riau justru akan menghadapi lonjakan pengeluaran. Belanja eksisting tahun 2025 yang telah dialokasikan sebesar Rp9,5 triliun akan bertambah dengan:

• Tunda bayar 2024: Rp916 miliar lebih,
• Tunda salur bagi hasil kabupaten/kota: Rp550 miliar lebih,
• Beban Pajak (PFK): Rp39 miliar lebih,
• Belanja pegawai belum teranggarkan: Rp705 miliar.

“Jika dikalkulasi, maka total perkiraan belanja APBD 2025 mencapai Rp11,7 triliun lebih, sedangkan pendapatan hanya Rp8,2 triliun. Maka defisitnya sebesar Rp3,5 triliun,” ungkap Taufiq OH.

Pemprov Riau Siapkan Langkah Efisiensi

Guna menyikapi defisit yang cukup besar ini, Pemprov Riau akan melakukan langkah efisiensi besar-besaran pada belanja daerah. Meski begitu, Taufiq menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas.

“Bapak Gubernur telah menginstruksikan agar efisiensi dilakukan secara ketat, namun tetap memaksimalkan sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan,” kata Taufiq saat ditemui wartawan di Kompleks Pergudangan Bulog, Jalan Sudirman, Senin (24/3/2025) lalu.

(Rls)