Masyarakat Adat Kabun Lanjutkan Aksi, Datuk Suhaili Desak PT Padasa Penuhi Tuntutan Plasma

ROHUL- Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) memasuki hari kedua pada Rabu (8/1/2025). Mereka tetap bertahan di depan pintu masuk PT Padasa Enam Utama, perusahaan perkebunan kelapa sawit, menuntut agar perusahaan segera merealisasikan pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen dari total luas Hak Guna Usaha (HGU), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Datuk Suhaili Datuk Bandaro Mudo, Ketua Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI), hadir dalam aksi tersebut untuk memberikan dukungan. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Kabun telah berlangsung lebih dari dua tahun. Meskipun demikian, PT Padasa Enam Utama belum memenuhi kewajibannya untuk menyediakan kebun plasma sesuai dengan peraturan yang ada.

"Masyarakat Kabun telah menunggu lebih dari cukup waktu untuk hak mereka dipenuhi. Kami hanya menuntut perusahaan menjalankan kewajibannya yang sudah diatur dalam undang-undang. Ini adalah hak kami," tegas Datuk Suhaili.

Tuntutan ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengharuskan perusahaan perkebunan untuk menyediakan kebun plasma bagi masyarakat sekitar, dengan alokasi minimal 20 persen dari luas total HGU. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Perkebunan juga menegaskan kewajiban perusahaan untuk memberdayakan masyarakat melalui program plasma.

Lebih lanjut, Datuk Suhaili menambahkan bahwa PT Padasa Enam Utama tidak hanya memiliki HGU di Desa Kabun, tetapi juga memiliki lahan di luar HGU di desa tersebut. Namun, pihak perusahaan tidak bersedia menyerahkan lahan tersebut untuk pemberdayaan masyarakat Desa Kabun. "Mereka punya lahan di luar HGU mereka di Desa Kabun, tetapi tidak mau menyerahkan lahan itu kepada masyarakat Desa Kabun," ujar Datuk Suhaili.

Aksi demonstrasi semakin memanas dengan pemblokiran akses masuk ke pabrik kelapa sawit PT Padasa Enam Utama oleh para peserta aksi. Tidak hanya itu, kendaraan angkutan sawit yang berusaha masuk ke area pabrik juga dipaksa untuk memutar balik dan tidak diizinkan beroperasi hingga tuntutan masyarakat dipenuhi.

“Ini bukan hanya soal plasma, ini tentang keadilan bagi masyarakat yang hidup di sekitar perkebunan. Kami ingin hak-hak kami dihormati,” ujar Ahmad, salah satu tokoh masyarakat Kabun yang ikut serta dalam aksi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, PT Padasa Enam Utama belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi demonstrasi tersebut. Pihak perusahaan belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi mengenai kelanjutan proses perundingan atau upaya pemenuhan tuntutan yang diajukan oleh masyarakat.

Aksi ini telah menarik perhatian banyak pihak, terutama terkait peran perusahaan yang diharapkan lebih sensitif terhadap kepentingan masyarakat sekitar. Para demonstran berharap adanya dialog terbuka antara perusahaan dan masyarakat, serta keterlibatan pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak masyarakat adat dapat terlindungi dan terealisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demonstrasi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak, mengingat ketegangan yang semakin meningkat. Para peserta aksi bertekad untuk terus memperjuangkan hak mereka dengan cara yang sah, dan berharap perusahaan segera memberikan jawaban konkret terhadap tuntutan mereka.

(Rls)