Tim Terpadu Penanganan Konflik PT SIR Lakukan Pendalaman Persoalan
Tim yang diketuai Kepala Dinas Perkebunan Syahrial Abdi langsung gerak cepat. Selasa (2/1/2024) tim gelar rapat perdana di ruang Kenanga kantor Gubernur Riau.
"Hari ini kita rapat perdana untuk menginventarisir permasalahan PT. SIR, kita fokus pada kewenangan Pemerintah Provinsi Riau," Syahrial Abdi.
Syahrial menjelaskan tim terpadu terdiri dari gabungan dari berbagai OPD diantaranya, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas LHK, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau dan Biro Hukum akan mengumpulkan data terkait penanganan PT. SIR.
"Setelah lengkap, kita akan observasi dan konfirmasi lapangan," ujar Syahrial.
Rapat perdana tim terpadu penanganan konflik PT SIR dipimpin asisten I Setda Provinsi Riau Zulkifli Syukur, dihadiri Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Ikhwan Ridwan, Kasatpol PP Hadi Penandio, Kepala Dinas Tenaga Kerja Boby Rahmat, sejumlah perwakilan dari Dinas LHK dan Dinas Koperasi UKM yang tergabung dalam tim terpadu.(grc)
Pendaftaran Bacalon Ketua KONI Riau Ditutup, Edi Basri dan Suparman Siap Bertarung
Perebutan kursi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau masa bakti 2026-203.
PSPS Pekanbaru Bertahan di Puncak Klasemen, Akhyar Ilyas Siapkan Evaluasi dan Perburuan Pemain Baru
RADARPEKANBARU.COM - PSPS Pekanbaru menutup putaran .
Prajurit TNI AU Tewas Diduga Dipukul Senior, Danlanud RSN Tegaskan Proses Hukum
RADARPEKANBARU.COM - Seorang prajurit TNI Angkatan U.
Polda Riau Selidiki Akun TikTok Catut Nama Plt Gubernur Riau
RADARPEKANBARU.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapol.
Soal Putusan PTUN Tentang HGB 133 Ruko di STC, Pemko Pekanbaru Segera Konsultasi ke Kemendagri
RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanba.
PPPK Paruh Waktu Pemko Pekanbaru Segera Diusulkan Jadi Penuh Waktu
RADARPEKANBARU.COM - Kabar baik bagi Pegawai Pemerin.








