Parlemen Israel Desak Netanyahu tak Beri Konsesi kepada Palestina

“Kami akan menyetujui perdamaian hanya dengan imbalan perdamaian. Tidak ada konsesi di tanah air," kata isi surat itu, dilaporkan Middle East Monitor, Kamis (21/9/2023).

Surat itu ditulis di tengah laporan bahwa Riyadh menuntut konsesi besar kepada Palestina sebagai syarat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Para anggota Knesset mengatakan kepada Netanyahu bahwa ia mendapat dukungan untuk menyampaikan posisi yang kuat menjelang pertemuannya dengan presiden AS dan para pemimpin dunia.

“Israel mempertahankan hak-haknya terlepas dari upaya untuk berdamai dengan negara-negara Arab," kata isi surat itu.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset Yuli Edelstein dan mantan duta besar untuk PBB Danny Danon termasuk di antara para penandatangan surat tersebut. Biden dan Netanyahu pada Rabu (20/9/2023) berjanji untuk bekerja sama mewujudkan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi. Biden dan Netanyahu melakukan pertemuan untuk pertama kalinya di sela-sela sidang tahunan Majelis Umum PBB di New York.

Isu terbesar yang dibahas dalam agenda pertemuan tersebut adalah upaya untuk membentuk hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi. Amerika Serikat berupaya membantu mendorong normalisasi itu melalui negosiasi yang rumit. Saudi menetapkan berbagai persyaratan antara lain jaminan keamanan dari AS dan bantuan nuklir sipil, serta konsesi Israel kepada Palestina.

“Saya pikir di bawah kepemimpinan Anda, Tuan Presiden, kita dapat mewujudkan perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi,” kata Netanyahu kepada Biden.

Netanyahu menambahkan, normalisasi ini akan sangat membantu dalam mengakhiri konflik Arab-Israel. Netanyahu mengatakan, mencapai rekonsiliasi antara dunia Islam dan negara Yahudi dapat memajukan perdamaian sejati antara Israel dan Palestina. Netanyahu mengatakan, mereka bisa bekerja sama untuk membuat sejarah.

“Bersama-sama,” ujar Biden, menandakan komitmennya terhadap upaya normalisasi, yang menurutnya tidak terpikirkan bertahun-tahun yang lalu.

Pembicaraan dengan Netanyahu dipandang sebagai kesempatan bagi Biden untuk memberi pengarahan kepadanya, dan mencoba melihat sejauh mana Israel bersedia melakukan tawar-menawar besar yang dapat membentuk kembali geopolitik di Timur Tengah. Pemerintahan Netanyahu menunjukkan sedikit kesediaan untuk memberikan konsesi besar kepada Palestina. Hal ini dapat mempersulit Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman untuk menyetujui normalisasi.

Para pejabat AS bersikeras bahwa tidak ada terobosan yang bisa dicapai dalam negosiasi normalisasi Israel-Saudi. Namun mereka secara pribadi memuji potensi manfaatnya, termasuk menghilangkan kemungkinan konflik Arab-Israel, memperkuat benteng regional melawan Iran dan melawan serangan Cina di Teluk. Selain itu, Biden juga akan meraih kemenangan dalam kebijakan luar negeri saat ia berupaya untuk memperpanjang kekuasaannya dalam Pilpres 2024.

David Makovsky, seorang pengamat Timur Tengah di Washington Institute for Near East Policy mengatakan, pertemuan Biden dan Netanyahu terjadi 265 hari setelah Netanyahu menjabat. Ini adalah kesenjangan terpanjang sejak 1964.

“Potensi besar kesepakatan Saudi membuat Biden dan Netanyahu tidak punya pilihan selain bertemu meskipun ada perbedaan,” kata Makovsky.

Pemerintahan Biden memperhitungkan bahwa AS dapat memperoleh manfaat besar dari kesepakatan besar tersebut jika dapat mengatasi hambatan yang besar. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mencatat bahwa masih ada tantangan untuk mencapai kesepakatan normalisasi Israel-Saudi.

“Kami telah mengalami konflik selama beberapa dekade di Timur Tengah. Menyatukan kedua negara akan memberikan dampak yang kuat dalam menstabilkan kawasan,” ujar Blinken mengatakan dalam program “Good Morning America” di ABC News.(rep)