KK Palsu Ditemukan di PPDB SMA Negeri 8 Pekanbaru, DPRD Riau: Jadi Pelajaran

Anggota Komisi V DPRD Riau Sugianto menyebut, pemalsuan dokumen itu terjadi akibat kurangnya fasilitas sekolah negeri di Provinsi Riau. Ia juga menyebut, tindakan sekolah yang mendiskualifikasi calon peserta didik yang diduga memakai KK palsu harus menjadi pembelajaran.

"Tindakan yang diberikan sekolah dalam mendiskualifikasi data calon siswa itu sudah benar, dan sudah bisa menjadi pelajaran ke depannya. Ini terjadi akibat kurangnya sekolah dan fasilitas negeri yang terkesan ada sekolah favorit," kata Sugianto, Rabu (5/7/2023).

Sugianto mendorong Pemerintah Provinsi untuk mawas diri dan segera melakukan pengembangan dan pembangunan sekolah negeri yang baru. Ia juga meminta pemerintah mempermudah izin pembangunan di setiap daerah.

"Segera buka sekolah-sekolah negeri di setiap daerah, permudah pengurusan izinnya dan bangun beserta fasilitasnya. Sehingga murid setiap tahun bisa tertampung," kata dia.

Ia juga menegaskan, sekolah swasta dan pesantren harus mendapatkan dana BOS dan Bosda. "Serta bantu infrastrukturnya untuk memajukan dunia pendidikan," kata dia.

Legislator Fraksi PKB ini juga menilai Pemerintah Provinsi terkesan tebang pilih dalam memperhatikan standar sekolah di daerah. Ia menilai, Pemprov kurang memperhatikan sekolah swasta dan pondok pesantren.

"Kita melihat hal ini terkesan tebang pilih dan tidak merata, tidak adanya perhatian Pemprov Riau kepada pondok pesantren dan sekolah swasta. Ini adalah hal yang penting dalam menyamaratakan kualitas dunia pendidikan," kata dia.

Untuk diketahui, pihak sekolah awalnya mencurigai KK siswa yang mendaftar. Kemudian, setelah dikoordinasikan dengan Disdukcapil Pekanbaru, ternyata sejumlah KK terbukti telah dipalsukan.

Beberapa KK ternyata berdomisili jauh dari luar zona SMA Negeri 8 Pekanbaru. Bahkan, ada yang di luar Pekanbaru.

Akibatnya, para calon siswa yang mendaftar dengan KK palsu tersebut terpaksa didiskualifikasi.(ckc)