Puan Apresiasi Presiden Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu
Jakarta--Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini,” kata Puan di usai bertemu dengan presiden Joko Widodo, Rabu (6/4/2022).
“Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” imbuh Puan.
Lebih lanjut Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden.
“Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini,” ujarnya.
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi. Padahal di saat-saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang memukul kita dua tahun belakangan ini,” ujar Puan.
“Mari kita satukan energi bangsa untuk bisa mengatasi tantangan ekonomi saat ini, agar kita semua bisa bersama-sama memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi transisi Covid-19 dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai momentum ini lepas karena hal-hal yang kontraproduktif,” imbuhnya. (rls)
Ombudsman Pastikan Tak Kena Teror Usai Obok-obok Lapas Cibinong
RADARPWKANBARU.COM - Jajaran Ombudsman RI dip.
Prabowo Kritik Perda yang Izinkan Bakar Lahan 2 Ha, Sebut Aturan Menipu
RADARPEKANBARU.COM - Presiden Prabowo Subianto menyo.
Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun
RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah masih memverifikasi dokumen tagihan sebelum menc.
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon Ke Nusron Wahid
RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (K.








