Info Untuk Pak Wakil Jaksa Agung, Sejumlah Dugaan Kasus di Kampar Jadi Sorotan

Pekanbaru - Desas desus rencana kedatangan kunjungan kerja (kunjer) Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi ke Riau mulai tersiar. Informasi beredar, Pak Untung, panggilan akrab pria yang dikenal ramah dengan semua kalangan ini, bakal berkunjung ke Kabupaten Kampar.

Kabarnya dalam rangka sejumlah acara termasuk meninjau Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kampar (Kejari).

Rencana kedatangan mantan Kajati Riau ini ke Kejari Kampar menurut sebagian pihak tidak patut. Pasalnya, kasus dugaan pembangunan RSUD Bangkinang yang dilaporkan ke Kejati Riau masih belum jelas penyidikannya.

"Objek yang diduga korupsi itu ada di Kampar. Tapi justru tak disentuh oleh Kejari Kampar. Kenapa Pak Untung malah kesana dalam rangka Zona Integritas. Kita berharap, pak Untung melaporkan hal ini ke Presiden Jokowi dan Jaksa Agung," kata Ketua Umum Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), Jackson, Sabtu (23/10/21) kemarin.

Dalam wawancara, Jackson dan Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa pun mengurai sejumlah kasus korupsi yang belum jelas

"Pertama, kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Bengkinang kelas III yang dikerjakan dalam tiga tahap (2017, 2018, dan 2019). Kejati dulu bilang, satu tahap lagi. Tapi mana?," kata Jackson.

Sebelumnya, Kejati Riau sempat mengklaim satu langkah lagi untuk mengungkap apa yang terjadi pengerjaan tahap III bernilai Rp39.745.062.802,42 yang dikerjakan 2019 lalu.

"Untuk RSUD Bangkinang (tahap III), jadi masih menunggu hasil audit dari APIP. Jadi penetapan tersangkanya (belum)," kata Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Senin (28/6/21) beberapa waktu lalu terkait kasus ini.

Sedangkan pada tahap I dan II yang dikerjakan 2017 dan 2018 yang dikerjakan secara bertahap senilai Rp 27 miliar.

"Pembangunan gedung RSUD Bangkinang tersebut, ternyata tidak dibangun dan dianggarkan pada tahun 2019 saja, namun pembangunan gedung Kelas III tersebut ada tahap satu dan tahap dua dengan senilai Rp 27 Miliar," kata Jackson saat paparan, Rabu (10/02/21) lalu.

Jackson memaparkan pembangunan tahap satu dianggarkan pada tahun 2017, senilai Rp 10.223.718.300 yang dimenangkan hanya satu perusahaan, yaitu PT Mitra Andalan Sakti, PT Aditya MP KSO dengan PPK nya bernama Sulaeman Mar'i SE. Pada saat itu Direktur nya bernama Dr Wira Dharma.

Sedangkan pada tahap dua pembangunan gedung RSUD rawat inap Kelas III Bangkinang tahun 2018 yang diperkirakan bernilai Rp 10,5 miliar, dilaksanakan oleh PT Satria Wira Persada dan PPK nya dijabat Sulaeman Mar'i SE dan Dirut nya bernama Dr Andri Justian.

Kedua, laporan dugaan korupsi proses penerbitan izin HGU PT Agro Abadi yang dilaporkan Ormas Pemuda Tri Karya (Petir).

Ketiga, laporan dugaan korupsi Sistem Informasi Kesehatan (Sikda) Dinas Kesehatan Provinsi Riau. 

Keempat, kasus dugaan suap Fee Asuransi PT Bank Riau Kepri. Menurut 'Koalisi Bersihkan BRK dari Korupsi', harusnya Kejati Riau pro aktif meminta perubahan berkas Perkara dari Tipibank ke Tipikor.

"Karena jelas itu (BRK) kan BUMD dan harusnya kerugian negara bisa ditangani. Tapi kok Kejati Riau seolah tak meneliti itu. Fakta sidang jelas ada Pemberi dan Penerima Suap disitu. Akibatnya, sekarang Pialang PT Global Risk Management lolos dari tuntutan hukum," kata Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa David Sitorus.

Kelima, ada temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Riau tahun 2020 menemukan sisa Tambah Uang (TU) senilai Rp2.590.211.900,00 belum disetorkan ke Kas Daerah.

Temuan ini, terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember  2020, Pemkab Kampar menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.17.063.766.000 dengan realisasi sebesar Rp11.798.042.545 atau 69,14% dari anggaran.

BTT tersebut  direalisasikan oleh BPKAD Kabupaten Kampar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  (PPKD) kepada dua OPD teknis  pengguna yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial.

Anggaran BTT yang digunakan  oleh BPBD berasal dari APBD Kampar sebesar Rp. 8.957.057.620,00, yang dalam peruntukannya digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar.

"Temuan ini kok tidak dilanjuti Kejari Kampar. Ini sudah diungkap oleh teman-teman Lira. Lha, kok pak Untung malah ke Kampar? Kalau untuk Zona Integritas, itu kan KemenPAN-RB, bukan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung. Dengan hormat, kita meminta kepada Pak Jokowi atau Pak Untung, sudah layak Kajati Riau diganti," kata Jackson.

Pasalnya, kata Jackson, sejak Kejati Riau dijabat Jaja Subagja, sejumlah kasus dugaan korupsi dihentikan.

"Pertama, kasus dugaan korupsi pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) Informasi Teknologi (IT) dan Multimedia untuk SMA sederajat di Dinas Pendidikan Riau T.A 2018 senilai Rp 2,5 miliar dari total Rp 23,5 miliar, dimana dalam kasus ini sebelumnya Kejati telah menetapkan 2 orang tersangka," kata Jackson.

Kedua, kasus Dugaan Korupsi di PT Sarana Pembangunan Riau.

Dikonfirmasi terkait desas desus agenda rencana kedatangan dan sejumlah sorotan ini, akapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menolak berkomentar. Begitu juga Kasipenkum dan Humas Kejati Riau belum memberikan kepastian tentang rencana kedatangan orang nomor 2 di Korps Adhyaksa ini. (*)