Mogok Massal Palestina Dimulai

TEPI BARAT -- Warga Palestina menjalankan mogok massal guna melawan kekerasan yang dilakukan militer Israel, yang dimulai pada Selasa (18/5). Aksi yang diikuti serentak seluruh warga Palestina dari berbagai wilayah dan afiliasi politik tersebut merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak 1936.

Menurut Wafa News, aksi tersebut bertujuan untuk mematikan perekonomian dan perdagangan di wilayah pendudukan Tepi Barat, kemudian di Jalur Gaza, termasuk di wilayah-wilayah yang dikuasai Israel sejak 1948. Toko-toko terlihat ditutup kemarin sembari ribuan orang turun ke jalan mengikuti aksi unjuk rasa.

Seruan mogok massal itu didukung partai-partai politik Palestina serta gerakan rakyat. Mereka mendorong seluruh anggota ikut serta dalam aksi tersebut. Panggilan aksi itu juga didukung Komite Tinggi Arab di Israel. Mereka menyeru 1,6 juta etnis Arab di Israel untuk ikut serta dalam pemogokan.

Tami Rafidi, seorang aktivis yang mengikuti aksi mogok massal di Ramallah, Tepi Barat, mengatakan, kesatuan yang ditunjukkan warga Palestina kemarin belum pernah terjadi. "Terakhir ada mogok massal seperti terjadi pada 1936," ujarnya kepada Aljazirah, kemarin.

Ia menyatakan, aksi unjuk rasa itu untuk menunjukkan solidaritas warga Palestina dan etnis Arab di Israel atas penderitaan, yang mereka alami selama bertahun-tahun. Faksi Fatah menekankan, aksi mogok massal tersebut merupakan ‘Hari Kemarahan’ warga Palestina dan keturunan Palestina. Partai nasionalis dan partai Islam di Palestina juga melansir pernyataan mendukung mogok massal tersebut. 

 Di Indonesia, para buruh juga menggelar aksi serentak di berbagai wilayah membela Palestina. Salah satunya, massa aksi buruh solidaritas untuk Palestina dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menggelar aksi demonstrasi di Kantor PBB dan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Aksi itu menuntut agar PBB dan Amerika Serikat berupaya untuk memastikan agresi militer Israel terhadap Palestina dihentikan. 

Aksi bermula di Kantor PBB menuju Kedubes AS. Sekitar 100 lebih perwakilan massa buruh berkumpul membawa bendera Indonesia dan Palestina. Mereka menyatakan, sudah menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 terkait aksi itu. 

"Kami mengutuk keras aksi kekerasan terhadap bangsa Palestina, yang masih berlangsung hingga hari ini. Kami juga mengutuk keras aksi kekerasan terhadap umat Muslim, yang sedang beribadah," kata Presiden KSPI, Said Iqbal, di depan Kantor PBB. 

Di depan Kedubes AS, pesan yang sama disampaikan bergantian oleh sejumlah orator buruh. Said Iqbal juga menyebut bahwa pihaknya akan menyerahkan surat kepada duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden AS Joe Biden.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, juga menyerukan dukungan dan semangat kepada rakyat Palestina bersama serikat buruh, yang menggelar aksi di Gedung Sate Bandung, Selasa (18/5). “Pemerintah Provinsi Jawa Barat sama dengan apa yang disuarakan buruh dalam aksinya hari ini, yakni mendukung Palestina,” ujar Uu saat menerima perwakilan buruh di dalam Gedung Sate. 

Uu mengatakan, ada beberapa keharusan untuk membela dan mendukung rakyat Palestina. “Pertama, kita sebagai umat beragama, apalagi Muslim kita harus membantu sesama Muslim. Karena Muslim satu dengan Muslim yang lain seperti satu bangunan, satu badan yang satu,” katanya.

Di Bogor, Lembaga Kemanusiaan Asar Humanity juga menggelar aksi bela Palestina. Meraka meletakkan dua bendera Israel berukuran besar untuk dilindas kendaraan yang melintasi Jalan Raya Parung. 

Di Semarang, massa buruh dari KSPI Jawa Tengah melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang. Peserta aksi unjuk rasa menginjak-injak bendera Israel sebagai bentuk kecaman atas kekerasan terkini. Aksi-aksi unjuk rasa juga dilakukan di kota-kota lain di Indonesia. Di antaranya Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan Riau.

Lintas Agama Kecam Kekerasan Israel

Gerakan dukungan terhadap Palestina dan kecaman terhadap penjajahan Israel kian kencang di Tanah Air. Selain pernyataan bersama lintas agama, aksi unjuk rasa juga digelar di berbagai daerah, kemarin. Di Jakarta, Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) bersama tokoh penggerak aksi kemanusiaan lintas iman menyampaikan pernyataan sikap tentang tragedi kemanusiaan, akibat penyerangan Israel terhadap Palestina. 

"IHA mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan agresi dan diskriminasi terhadap bangsa Palestina, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, dalam memberikan perlindungan secara luas kepada masyarakat sipil," ujar Ketua Komite IHA, Muhammad Ali Yusuf, di Sofyan Hotel Cut Meutia, Selasa (18/5).

Kondisi terkininya, korban di Gaza telah mencapai 212 orang gugur, 61 di antaranya anak-anak. Sedangkan di Tepi Barat, sedikitnya 20 gugur, satu di antaranya anak-anak.

IHA meminta seluruh masyarakat Indonesia lintas agama untuk terus berdoa, sekaligus memberikan dukungan morel ataupun materil agar krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina segera berakhir. Dampak dari konflik ini telah merugikan nilai-nilai kemanusiaan secara universal, yang dijunjung tinggi oleh semua agama.

"Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yang tergabung dalam IHA, siap memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan kepada bangsa dan rakyat Palestina, dengan tetap berkoordinasi melalui Pemerintah Indonesia," kata Ali.

Pernyataan sikap IHA ini dibacakan Ketua Komite IHA bersama Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Bambang Suherman, CEO Rumah Zakat Nur Efendi, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati, Direktur Utama LazisMu Sabeth Abilawa, dan Dewi Maryam dari Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta. Sejumlah tokoh yang mewakili agama-agama yang ada di Indonesia juga hadir secara virtual untuk mendukung pernyataan sikap IHA.

"IHA mendesak Israel untuk menghentikan serangan, yang telah menyebabkan terus bertambahnya korban warga sipil, khususnya anak-anak, wanita, dan warga lanjut usia," ujar Ali.

IHA mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi kepada Israel atas tindakan, yang telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, keamanan, dan perdamaian internasional. IHA meminta kepada otoritas Israel, Palestina, Yordania, dan Mesir untuk membuka dan menjamin akses serta keamanan bagi pegiat dan organisasi kemanusiaan dalam memberikan bantuan kemanusiaan, pekerja medis dalam menjalankan tugas kesehatan dan pekerja media dalam menjalankan tugas jurnalisme. 

Sementara itu, Jonathan Victor Rembeth, selaku anggota Komisi PRB PGI dan aktivis kemanusiaan Kristen Protestan, menambahkan, IHA dan Tokoh Penggerak Aksi Kemanusiaan Lintas Agama mendorong pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk menjalankan upaya-upaya diplomatik. Pemerintah juga didorong untuk menjadi juru damai.

"Dengan melibatkan partisipasi organisasi multilateral, seperti ASEAN, OKI, dan Gerakan Non Blok sehingga konflik dapat segera diselesaikan," kata dia. (rep)