Pemprov Riau dan Kemenaker Diminta Pantau TKA Asal Tiongkok di IKPP dan RAPP

RADARPEKANBARUCOM--Pemprov Riau dan Kementerian Ketenagakerjaan diminta memantau tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang ada di Riau untuk mencegah penyebaran virus corona. Upaya ini sebagai pencegahan agar tidak terjadi potensi penyebaran virus tersebut di tempat kerja.

Ilham dari N. G. O Kaukus Global Transparansi (KAGOTRA), Lembaga yang juga fokus pada Pemerhati Tenaga Kerja Asing di Riau ini , mengatakan bahwa perlu adanya keterbukaan informasi sejauhmana upaya pembinaan Kesehatan dan proteksi pasca isu wuhan , tidak cukup hanya berkutat di isu Keselamatan Kerja (K3) di tempat kerja TKA masing-masing perusahan.

"Warga juga wajib tau ada berapa TKA asal tiongkok yang bekerja di IKPP, RAPP dan perusahaan perusahaan yang mempekerjakan TKA di Riau," tutur Ilham , senin (10/2).

Sejuh ini belum jelas ada berapa TKA yang berasal dari Tiongkok hingga Februari 2020, seperti halnya di lumbung lumbung pekerja asing di perawang yang di rekrut Indah Kiat dan di Pelalawan yang bekerja di RAPP. 

"Terhadap TKA yang ada di Riau sebaiknya harus jelas berapa yang menetap dan sudah berapa yang dipulangkan ke tiongkok, harus di tinggkatkan pengawasan oleh Gubernur Riau melalui dinas terkait sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona” katanya.

Selanjutnya , sebagai upaya pencegahan penyakit di tempat kerja juga harus dilakukan peningkatan peran panitia pembina K3 di perusahaan. Beberapa upaya dengan deteksi dini dan pengendalian faktor bahaya di tempat kerja.

“Kemudian, meningkatkan peran pelayanan kesehatan kerja dan dokter di pelabuhan prlabuhan masuk TKA menuju dan meninggalkan Riau untuk mengantisipasi penyebaran virus corona” ujarnya. 

Radar mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak IKPP terkait berapa jumlah TKA yang masih berada di perusahaan.

Salah seorang karyawan IKPP yang mengetahui TKA diperusahaan inisial MH mengaku belum mengatahui kapan dipulangkan TKA asal Tiongkok.

"nantilah saya kirim nomor hp yang tau tentang itu ya", katanya.

Hingga berita ini dimuat MH belum kunjung mengirimkan nomor kontak penanggung jawab  TKA di IKPP.  (radarpku)