Maksimalkan PAD dengan Jemput Bola ke Masyarakat

Dibaca: 4477 kali  Selasa,23 Januari 2018
Maksimalkan PAD dengan Jemput Bola ke Masyarakat
Ket Foto : Gubernur Andi Rachman

RADARPEKANBARU.COM - Dalam dua tahun terkahir, angka pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan tren menggembirakan. Mencapai sepertiga dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pendapatan asli daerah yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau maksimal mendukung pembangunan infrastruktur seperti penyelesaian Jembatan Siak IV dan pelunasan hutang Main Stadium Riau.

Realisasi PAD tahun 2017 Provinsi Riau mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp3,094 triliun dibanding realisasi tahun 2016 yang berada di angka Rp2,872 triliun. Penyumbang terbesar peningkatan PAD tahun 2017 berasal dari pajak daerah meningkat 13,87 persen atau Rp2,751 triliun. Sementara tahun 2016 berada di angka Rp2,417 triliun.

 

Maksimalkan PAD dengan Jemput Bola ke Masyarakat

 FOTO : Gubernur saat meninjau pembangunan proyek Siak IV yang dibangun menggunakan APBD dimana asalnya dari PAD

Pemaksimalan PAD memang menjadi perintah Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada jajarannya."Yang penting kepala organisasi perangkat daerah memaksimalkan unit pelaksana teknis dan potensi-potensi yang ada,"kata Andi Rachman begitu Gubri akrab disapa.

Andi menegaskan penggarapan potensi PAD harus serius digarap. Ini termasuk memperbaiki pelaporan dan pengawasan penerimaannya yang dilakukan dengan transparan.

"Pendapatan asli daerah bukan sekadar pelengkap pada penyusunan anggaran. Itu justru merupakan dasar untuk membuat kegiatan yang bisa dituangkan dalam rencana kerja,"tegasnya.

Kontribusi pajak daerah terhadap APBD menunjukkan tren peningkatan. Jika pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah sebesar 34,83 persen, maka tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 36,30 persen dari total APBD Riau yang berada di angka Rp11 triliun.

Untuk Riau, total dana perimbangan pada tahun 2016 adalah Rp3,822 triliun. Berselang setahun, jumlah ini meningkat menjadi Rp4,539 triliun. Peningkatan terjadi karena Pemerintah pusat sudah memenuhi komitmen menyalurkan seluruh dana perimbangan yang tertunda penyalurannya dari tahun 2013 sampai 2015.

Jika dirincikan, PAD Provinsi Riau berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN KB), pajak air permukaan (PAP) dan pajak rokok. Dari sumber-sumber tersebut, tren dari tahun 2016 ke tahun tahun 2017 menggembirakan.

Tahun 2016 lalu Bapenda Provinsi Riau menghimpun PKB hampir Rp850 miliar, BBNKB Rp600 miliar, PBBKB Rp610 milair lebih, PAP dan pajak rokok Rp300 miliar lebih. Sementara itu, tahun 2017 peningkatan terhadap hampir di semua bidang. Tahun lalu PKB berada di angka Rp910 miliar, BBNKB hampir Rp750 miliar, PBB Rp700 miliar, PAP dan pajak rokok hampir Rp350 miliar.

Kepala Bapenda Riau Indra Putra Yana Kepada Tribun Selasa (23/1) mengatakan, untuk menggenjot PAD, pihaknya giat melakukan penegakan hukum dan bersama instansi terkait menyasar beberapa sumber pajak lebih maksimal.

"Kita utamanya meningkatkan kesadaran pada masyarakat. Melakukan penegakan hukum melalui razia. Kami himbau masyarakat, hasilnya memang nampak meningkat,"urainya.

Dengan penegakan hukum, Indra menyebut kelalaian masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak bisa diperbaiki. Kemudian, sumber pajak lainnya sepeti pajak alat berat kini mulai serius dikejar.

"Kalau tidak ada penegakan hukum orang akan lalai. Dengan ini yang tidak membayar kan khawatir. Alat berat juga, ini lebih pada pengusaha kita minta peduli," imbuhnya.

Untuk pajak alat berat, sejak digarap tahun 2017 terdata ada sekitar 3800 alat berat di Riau yang dilaporkan oleh perusahaan. Dari razia yang dilakukan, didapati ada sekitar 200 alat berat baru dan banyak pula yang belum membayar pajak.

Bapenda kata Indra saat ini fokus mengejar semua potensi PAD yang ada, baik kecil maupun besar. Dengan menggarap semua potensi pajak, keadilan juga terjadi.

"Kita semua sisi dimaksimalkan, berapapun besar potensi tetap kita kejar. Jadi tidak memilih-milih. Kita optimalkan. Ini masalah keadilan, jadi bukan hanya masyarakat saja yang dipungut, pengusahaan juga. Semua sama posisi nya di mana hukum," tegasnya.

Posisi PAD pada pembangunan Riau tegas Indra penting. Apalagi ditengah pemasukan dari sektor migas yang berkurang.

"Kita tahu juga setiap tahun dari sektor migas berkurang terus. Ada tren positif PAD menutupi dana perimbangan," imbuhnya.(adv)

 

Akses RadarPekanbaru.Com Via Mobile m.RadarPekanbaru.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »