Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Polemik LAM Dumai
Agus S Alam : Mundurnya Yusuf Disebabkan Karena Adanya Intervensi LAM Riau
RADARPEKANBARU.COM - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menyoroti polemik kepemimpinan LAM Kota Dumai pasca musyawarah daerah (Musda) untuk menentukan dewan pimpinan harian medio Oktober 2017 lalu.
"Kami akan bawa dan bicarakan di dalam forum Lembaga Adat terdiri unsur DPH (dewan pimpinan harian) dan MKA (majelis kehormatan adat)," kata DPH LAM Riau, Syahril Abu Bakar di Pekanbaru, Rabu.
Syahril menuturkan hal tersebut setelah 13 pengurus LAM Kota Dumai mendatangi LAM Riau hari ini. Pengurus LAM Dumai yang terdiri sembilan Datuk dan beberapa tokoh muda serta masyarakat, kata dia, menyampaikan polemik saat Musda 14 Oktober lalu.
Namun, dia mengatakan bahwa dirinya tidak dapat memutuskan langkah selanjutnya guna mengatasi polemik terebut. Menurut dia, pihaknya masih perlu melakukan pembahasan dan meminta waktu dua pekan lamanya untuk menyelesaikan hal tersebut.
"Kita minta waktu dua pekan (untuk mempelajari dan memutuskan polemik) Musda," tuturnya.
Musda yang digelar oleh LAM Dumai Oktober lalu menghasilkan ketua DPH terpilih, Sahruddin Husein. Sementara, sebagai sebagai MKA muncul nama Datuk Muhammad Yusuf.
Namun belakangan, Muhammad Yusuf mengundurkan diri sebagai MKA. Menurut Tuan Agus S Alam, tokoh muda Melayu Dumai, mundurnya Yusuf disebabkan karena adanya intervensi LAM Riau hingga prosedur pelaksanaan Musda menjadi salah.
Diantara intervensi tersebut adalah penentuan calon pemimpin yang terdiri dari DPH dan MKA yang akan menakhodai LAM Kota Dumai sepanjang lima tahun ke depan.
Kemudian, dia juga menilai dalam Musda tersebut seluruh pemangku adat di LAM Dumai tidak dihargai. Hal itu disebabkan LAM Riau yang seharusnya menjadi peninjau justru menjadi peserta.
"Musda itu sudah melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Salah satunya tentang kepesertaan, LAM Provinsi tidak boleh masuk peserta, mereka menjadi peninjau. Jadi intervensi terlalu jauh," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa masyarakat adat di Kota Dumai tidak mempermasalahkan sosok yang menakhodai LAM Dumai. Namun, Musda harus dilakukan secara transparan dan tidak ada intervensi.
Untuk itu, dia mendesak agar LAM Riau dapat mengambil langkah untuk meninjau ulang pelaksanaan Musda tersebut. Menurut dia, apabila LAM Riau tidak segera mengambil langkah, maka kegaduhan di tubuh lembaga adat tersebut akan terus terjadi. (ant)
Maju Pilgubri 2024, Edy Natar Semakin Masif Cari Dukungan Parpol
RADARPEKANBARU.COM - Mantan Gubernur Riau Brigjend TNI (Pur) Edy Natar Nasution semakin masif mencar.
Pemko Pekanbaru Segera Hibahkan Dana Pilwako 2024
RADARPEKANBARU.COM - Pemko Pekanbaru akan menggelontorkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan.
Pekanbaru Kota Sejuta Parkir, Bikin Inflasi dan Kelesuan Ekonomi
RADARPEKANBARU.COM - Keberadaan juru parkir (jukir) di Kota Pekanbaru kian meresahkan dan menuai pol.
Jabatan Pj Walikota Berakhir 22 Mei, Sekda Pekanbaru Minta Kinerja ASN Tak Boleh Terpengaruh
RADARPEKANBARU.COM - Jabatan Muflihun sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, bakal berakhir pada .
Disdik Riau Rencanakan Program Sekolah Gratis Bagi Siswa Gagal Masuk Negeri
RADARPEKANBARU.COM - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Tengku Fauzan Tambusai mengatakan akan m.
Flyover Simpang Empat Panam Dibangun Tahun 2025, Proses Ganti Rugi Belum Rampung
RADARPEKANBARU.COM - Pembangunan flyover Simpang Empat Panam rencananya dibangun pada 2025. Proses .