4 Kali Kampar Dapat WDP Dari BPK,

Kholidah Kepala DPPKA Kampar Biang Kerok Jatuhkan Kewibawaan Kabupaten Kampar

Dibaca: 22338 kali  Senin,15 Agustus 2016
Kholidah Kepala DPPKA Kampar Biang Kerok Jatuhkan Kewibawaan Kabupaten Kampar
Ket Foto : Kepala DPPKA Kampar, Kholidah

RADARPEKANBARU.COM- Indonesian Corruption Investigation (ICI) menilai dibawah kepemimpinan Kholidah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kampar. Tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan penataan aset daerah, bahkan tidak berkordinasi dengan baik terhadap Satuan Kerja (Satker) Pemda Kampar.
 
"Justru 'Kholidah' saya duga sengaja menjatuhkan marwah Bupati Kampar H. Jefri Noer, dengan perolehan Wajar Dengan Pengeculian (WDP) berturut-turut  dari Badan Pemeriksaan Keuangan  Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Riau,"ujar Kordinator Indonesian Corruption Investigation (ICI) M. Ikhsan, Rabu (27/7/16) beberapa waktu yang lalu.
 
Coba kita lihat, cetus M. Ikhsan, sudah 4 tahun berturut-turut Kabupaten Kampar mendapat WDP dari BPK-RI. Harusnya dari WDP pertama itu harus ada pembenahan yang dilakukan DPPKA Kampar untuk melakukan Invatarisir Aset Pemda Kampar."Karena dalam penilaian BPK-RI yang diterima oleh Kampar, semuanya disebabkan oleh penataan aset daerah yang masih amburadul sampai sekarang ini,"pungkasnya.
 
Harusnya kata Ikhsan, DPPKA ini bisa menata  aset daerah yang tersebar di Kabupaten Kampar, yang saat ini belum terdata secara akurat. untuk itulah DPPKA Kampar, harus belajar terhadap Kabupaten/kota yang berhasil melakukan penataan aset daerah mereka. Kalau tidak mau belajar, kita lihat saja setiap Kepala Daerah yang baru, yang memimpin Kampar akan menghadapi masalah yang sama.
 
"Karena ini suatu program kepala daerah yang sedianya menjadi prioritas menjadi terkendala akibat tidak jelasnya kedudukan aset yang dimiliki. Untuk itu DPPKA harus bisa menertibkan aset daerah secara akutantif dan akurat. Sebab ini menyangku kewibawaan Kepala Daerah,"pungkasnya lagi.
 
Terlebih lagi masa jabatan Bupati Kampar, ungkap Ikhsan, akan berakhir di Tahun 2016 ini, namun apa yang didapat olehnya di akhir jabatannya. Justru Opini WDP dari BPK-RI yang diterima olehnya. "Oleh karena itu masalah seperti bisa di contoh oleh Kepala Daerah nantinya dalam mencari Pemimpin Satker di kampar. Karena  bisa menjadi momok untuk kepala daerah yang memimpin bila satkernya tidak bekerja dengan baik.
 
Sementara terkait masalah aset daerah ini, Kepala DPPKA Kampar Kholidah yang dihubungi melalui selulernya tidak aktif dan bahkan sms yang dikirim juga tidak dibalas olehnya.(radarpku)

Sumber : halobisnis

Akses RadarPekanbaru.Com Via Mobile m.RadarPekanbaru.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »