PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2578 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2742 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2558 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2414 Kali
Terkait Kasus PT RAKA, Komnas HAM Sesumbar Akan Panggil Paksa Jefry Noer.
Dianto Bachriadi dan staf saat memberikan keterangan pers, Rabu (29/4/2015)
RADARPEKANBARU.COM - Komisi Nasional (Komnas) HAM RI menilai pemerintah Kabupaten Kampar tidak punya etika relasi sesama lembaga negara. Pasalnya, kedatangan Komnas HAM untuk meminta keterangan terkait konflik lahan di Tapung Hilir tidak ditanggapi.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi, Rabu (29/4/2015) di Kantor Rupari, Pekanbaru.
"Dari apa yang terjadi kemarin saat kami mendatangi bupati, menunjukkan pemerintah daerah tidak punya etika dalam relasi antar lembaga negara. Bila dengan cara persuasif tidak berhasil, kami akan melakukan pemanggilan paksa kepada bupati untuk meminta keterangan," ungkap Dianto.
Menurut Dianto, menghindarnya Bupati Kampar bisa menjadi indikasi keterlibatan pemerintah Kampar dalam konflik lahan tersebut. Misi lain dari Komnas HAM ke Riau, juga ingin bertemu kelompok tani yang menguasai 1600 ha lahan masyarakat. Pertemuan sulit dilakukan karena ketidakjelasan alamat kelompok tani tersebut.
"Dua kelompok tani yaitu Flamboyan dan Aman Damanik, diduga hanya dijadikan alat oleh PT RAKA dalam menguasai lahan. Dari luas lahan yang dikuasai, 1.400 ha adalah milik masyarakat yang terhimpun dalam Serikat Petani Indonesi (SPI)," jelas Dianto.
Sejak Tahun 2006, lanjut Dianto, pemerintah Kabupaten Kampar membiarkan perusahaan beroperasi secara ilegal di lahan milik masyarakat. Persoalan ini sudah dilaporkan hingga ke kementerian kehutanan pada Tahun 2011 lalu. Namun hingga kini prosesnya tidak jelas.
"Koman HAM akan membantu masyarakat Tapung Hilir mendapatkan kembali lahan yang diserobot perusahaan tersebut. Dengan bantuan pihak-pihak pemangku kepentingan, upaya ini bukan mustahil bisa berhasil. Di beberapa tempat sudah ada yang berhasil," tandas Dianto.
(radarpku/goriau)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Lantik Pengurus PWI Kuansing, Raja Isyam : Jaga Nama Baik Organisasi dan Selalu Kritik
Kuansing -Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kuansing periode 2023-.
OKNUM ANGGOTA POLDA RIAU TEBANG PILIH DALAM PENINDAKAN HUKUM
Pekanbaru--Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau sedang .
Rangkaian HUT ke-7 Tahun, SMSI Riau Gelar Workshop 'Publisher Rights' Bersama Ketua Dewan Pers
PEKANBARU - Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Serikat Media Siber Indon.
27 Wartawan Riau ikuti UKW Gratis PWI Pusat
Pekanbaru - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyelenggarakan Uji Kompet.
Dua Nama Kader Golkar Berebut Tiket Pilwako Pekanbaru 2024
PEKANBARU- Meski ada sejumlah nama kader Golkar direkomendasikan oleh DPP akan m.
TULIS KOMENTAR +INDEKS