PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2651 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2805 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2620 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2480 Kali
DPR RI Balas Surat Presiden Jokowi 27 Oktober
Ilustrasi
RADARPEKANBARU.COM - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan akan membalas surat dari Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2014. Isi surat itu nantinya berisi pertimbangan perubahan nomenklatur kementerian.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakana pihaknya sebenarnya mempunyai waktu tujuh hari untuk memberi pertimbangan kepada Presiden Jokowi.
"Ini kan suratnya 22 Oktober kita terima, berarti harusnya selesai 29 Oktober. Tapi kami sudah buat laporan ke Presiden bahwa kami akan jawab 27 Oktober," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Fahri, siang ini pukul 14.00 WIB para pimpinan DPR akan menggelar rapat dengan para pimpinan fraksi untuk membahas surat Presiden Jokowi. Rapat itu, kata dia, digelar oleh para pimpinan karena Badan Musyawarah belum terbentuk.
"Setelah itu diputuskan akan dibahas oleh siapa, komisi mana, karena komisi sudah dibentuk tapi anggota belum penuh," jelas dia.
Secara pribadi, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat bahwa alat kelengkapan dewan dan 11 Komisi di DPR sudah terbentuk meskipun lima fraksi belum menyerahkan susunan anggota.
"Dan Komisi II sudah ada ketua sementara yaitu Fadli Zon. Jadi sudah bisa beri rekomendasi," ungkap dia.(viva)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakana pihaknya sebenarnya mempunyai waktu tujuh hari untuk memberi pertimbangan kepada Presiden Jokowi.
"Ini kan suratnya 22 Oktober kita terima, berarti harusnya selesai 29 Oktober. Tapi kami sudah buat laporan ke Presiden bahwa kami akan jawab 27 Oktober," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Fahri, siang ini pukul 14.00 WIB para pimpinan DPR akan menggelar rapat dengan para pimpinan fraksi untuk membahas surat Presiden Jokowi. Rapat itu, kata dia, digelar oleh para pimpinan karena Badan Musyawarah belum terbentuk.
"Setelah itu diputuskan akan dibahas oleh siapa, komisi mana, karena komisi sudah dibentuk tapi anggota belum penuh," jelas dia.
Secara pribadi, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat bahwa alat kelengkapan dewan dan 11 Komisi di DPR sudah terbentuk meskipun lima fraksi belum menyerahkan susunan anggota.
"Dan Komisi II sudah ada ketua sementara yaitu Fadli Zon. Jadi sudah bisa beri rekomendasi," ungkap dia.(viva)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Kembalikan Formulir ke NasDem, Nasir Day Terpanggil Pimpin Pekanbaru
PEKANBARU – HM Nasir Day SH MH mengakui terpanggil untuk mengabdikan diri kepa.
PWI Riau Terima Surat Dukungan Resmi untuk HPN 2025 Oleh Pemprov Riau
RADARPEKANBARUCOM - Surat tersebut mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hari.
ASPEKUR Bagikan 1.000 Paket Makanan Sehat+Susu Dukung Program Tekan Stunting
PEKANBARU - Ibu Penjabat (Pj) Gubernur Riau sekaligus Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kes.
DUKUNG PRO JUSTITIA, KANTOR IMIGRASI PEKANBARU SERAHKAN TERSANGKA WNA KASUS PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN PADA KEJAKSAAN
Pekanbaru - Kantor Imigrasi Pekanbaru hari ini mengadakan Press Release terkait .
Kadiskominfotik Riau Resmi Buka Workshop SEO Media Perusahaan Pers SMSI Riau
BATAM - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Data Statistik (Diskominfotik) R.
Ambil Formulir di Lima Partai, Ida Yulita Susanti Pastikan Maju Pilwako, Banyak Pengurus Partai yang Mendukung
PEKANBARU - Bakal Calon Wali Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti, akhirnya memast.
TULIS KOMENTAR +INDEKS