Tenaga Honorer Dirumahkan, BKD Riau: Itu Keputusan Pimpinan

RADARPEKANBARU.COM.Plt Gubernur Riau, belum lama ini mengemukakan soal kekhawatirannya atas kebijakan Pemda merumahkan tenaga honorer. Kebijakan ini memang berkaitan erat dengan kondisi keuangan daerah. Kabarnya di Rohil akan melakukan kebijakan rumahkan tenaga honorer.

Sebelum ini Pemkab Inhu dikabarkan juga mengambil kebijakan serupa. Bahkan wacana berkembang lagi, kalau Pemprov Riau juga akan melakukan hal sama. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan kepada bertuahpos.com tidak bersedia menjelaskan panjang lebar terkait kebijakan tersebut.

Dia mengatakan pimpinan lebih berwenang dalam mengambil keputusan tersebut. Data dari BKD Riau, saat ini tercatat ada sekira 8 ribu tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau.

“Kalau masuk yang kontrak mungkin bisa sampai 11 ribu tenaga,” ujarnya, Senin, 8 Oktober 2018 di Pekanbaru. Memang gaji honorer ini dibayarkan tetap dari APBD berdasarkan kegiatan. Dengan kondisi seperti ini bisa jadi Pemda menganbil kebijakan untuk merumahkan honorer karena kondisi keuangan tidak memungkinkan.

Sebelumnya, sekitar awal Oktober lalu, Bupati Rokan Hilir, Suyatno menghubungi Plt Gubri, Wan Thamrin Hasyim via seluler untuk meminta pandangan Wan Thamrin terhadap kondisi tersebut.

Rohil kemungkinan akan merumahkan sejumlah pegawai honorernya karena masalah anggaran daerah. Wan Thamrin Hasyim ketika itu tidak bisa memberikan masukan banyak.

Hanya saja terkait kondisi di daerah, kepala daerah masing-masing punya kuasa untuk mengambil kebijakan. "Terserah dia (Suyatno) kan dia yang punya rumah," ujar Wan Thamrin Hasyim. (bpc)