Riau Berpotensi Jalin Kerjasama dengan Praktisi Migas dari Luar Negeri

RADARPEKANBARU.COM.Riau berpotensi menjalin kerja sama dengan para praktisi Migas untuk memperkuat SDM lokal di sektor itu. Upaya ini sejalan dengan hasil pembicaraan Pemprov Riau dengan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, beberapa waktu lalu, terkait pembahasan soal pengelolaan Migas di Blok Rokan dengan melibatkan perwakilan lembaga adat dan tokoh masyarakat.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, pada Senin, 27 Agustus 2018 kemarin, sejumlah praktisi Migas dari luar negeri mendatangi kantor Gubernur Riau dan menemui Andi Rachman. Selain hanya sebatas kunjungan silaturrahmi, potensi untuk menjalin kerja sama bisa saja dilakukan terutama dalam masalah pengembangan SDM lokal di sektor Migas.

Namun teknisnya, kata Andi Rachman, dibebaskan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing-masing. Sebab upaya memperbaiki SDM lokal sektor Migas juga perlu dilakukan secara serius dan profesional. "Bagaimana teknisnya terserah merekalah (BUMD)," ujarnya, Selasa, 28 Agustus 2018 di Pekanbaru.

Pembicaraan Pemprov Riau dengan Kemen ESDM, memang sudah mengarah pada upaya peningkatan kualitas SDM lokal dalam mengelola Migas, namun polanya belum ditemukan.

Bahkan ini sudah menjadi komitmen sejak awal sebelum kerjasama bussines to bussines (b to b) antara PT. Pertamina (Persero), sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola Blok Rokan dengan BUMD dilaksanakan.

Pertemuan dengan orang-orang bule ini memang baru awal. Kebetulan padahari ini, Selasa, 28 Agustus 2018, Universitas Islam Riau (UIR) mengadakan seminar soal Migas dan mereka diminta untuk menjadi narasumbernya.

"Mumpung mereka di sini dibawalah untuk bertemu dengan Pemprov Riau. Kedepan bisa jadi kami menjalin kerjasama dengan mereka dapam upaya peningkatan kualitas SDM," sambungnya.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Indra Agus Lukman mengatakan, kalau beberapa tamu praktisi Migas itu berasal dari Jerman, Malaysia, dan beberapa negara lain. Dalam pertemuan dengan Pemprov Riau, mereka ingin mengetahui soal mekanisme PI 10 persen dari pengelolaan Migas.

"Awalnya mereka berfikir kalau dari semua pengelolaan Migas itu, Riau cuma dapat 10 persen. Kalau seperti itu rugi. Memang harus ada hal lain yang bisa dikerjasamakan supaya daerah dapat penghasilan lebih," ujarnya. (bpc)