Pariprna DPRD Riau Tentang LKPJ Gubernur Riau

RADARPEKANBARUCOM-Setelah kurang lebih dua pekan bekerja, Panitia Khusus DPRD Riau tentang Laporan Kerja Pertanggungjawabn (LKPJ) Gubernur Riau tahun 2017 akhirnya menyampaikan hasilnya dalam Rapat Paripurna.

Rapat yang digelar Senin (23/4/2018) siang ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi dan 48 Anggota DPRD Riau. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati.

Dalam rapat paripurna ini, diagendakan pembacaan hasil kerja Pansus tentang LKPJ Gubernur tahun 2017. Hasil kerja tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Pansus, M Mansyur dari Partai PKS.

Disampaikan Mansyur bahwa LKPJ ini merupakan hasil kerja Pemprov Roau selama satu tahun anggaran yang disampaikan ke DPRD. Menyikapi pansus tersebut, DPRD Riau juga akan memberikan rekomendasi dan perbaikan.

"Alhamdulillah sesuai target kita bisa menyelesaikan pembahasan LKPJ ini yang dilaporkan hari ini," ujarnya.

Beberapa yang menjadi catatan bagi Pansus pada LKPJ 2017 ini antara lain soal realisasi, pendapatan dan belanja daerah. Mansyur mengatakan pansus menilai kinerja pada tahun 2017 lalu kurang memuaskan dan cenderung alami penurunan.

"Kita amati realisasi pendapatan tidak sampai 80 persen dan pembelanjaan belum tercapai 90 persen," jelasnya.

Selain itu Pansus juga menyoroti Dana Insentif Daerah dari Pusat. Ada sembilan sektor yang tidak tercapai pada sektor yang dinilai pusat. Akibat minimnya aliran APBN, akan berdampak pada sulitnya Riau mencapai target di tahun selanjutnya.

"Kita sarankan agar OPD yang penilaian layanannya tidak baik untuk bisa dievaluasi. Bagi yang jelak untuk bisa diganti dengan yang tepat," tutur Mansyur.

Selain itu, Pansus juga menyoroti Silpa APBD 2017 yang cukup besar yakni Rp1,089 triliun. Mansyur mengatakan di 2018 akan lebih sulit lagi menggarap dana pusat karena besarnya Silpa di tahun sebelumnya.

"Ini juga akan membuat kita untuk melakukan rasionalisasi APBD. Untuk itu kita minta Pemprov cermat agar mendahulukan program yang bersentuhan dengan orang banyak," jelasnya.

Menjadi perhatian pansus juga yakni soal BUMD Riau. Pansus meminta agar ada evaluasi target antara Pemerintah dan BUMD sehingga bisa memberikan hasil yang sinkron.

"Pansus juga minta agar penempatan orang dilakukan secara tepat agar BUMD berkembang dengan baik serta sesuai dengan GCG," terang Mansyur.

"Kita juga minta aset-aset Pemprov yang dikuasai orang ketiga agar dipungut dengan sistem sewa. Termasuk juga dengan rumah dinas serta tanah. Kita juga minta pengelolaan Mess Riau di Jakarta untuk dikaji ulang," tutup Mansyur.

Setelah selesai dibacakan hasil kerja Pansus LKPJ, pimpinan rapat memita Sekda yang mewakili Gubernur untuk bisa memberikan tanggapan. Ahmad Hijazi menyatakan bahwa pihaknya berterimakasih atas kerja pansus dalam membahas LKPJ 2017.

"Kami kedepannya kita bisa terus meningkatkan kerjasama dan komunkasi yang baik. Baik itu dengan DPRD, Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat," ujar Ahmad.

Ahmad juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan Pansus akan menjadi masukan untuk perbaikan. Rekomendasi itu juga jadi kewajiban Pemprov untuk melaksanakan.

Setelah mendengarkan pernyataan Sekdaprov Riau, maka seluruh Anggota DPRD Riau pun menerima LKPJ Gubernur Riau tahun 2017 dan meminta agar rekomendasi tersebut dilaksanakan. (Adv)