Bank Riaukepri Kembali Didemo Mahasiswa di Pekanbaru

RADARPEKANBARUCOM- Kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Riau Bermarwah (AMARAH) melakukan aksi demo meminta agar Dirut Bank Riaukepri (BRK) bersih-sersih dengan menonaktifkan semua pejabat atau karyawan yang terkena masalah kredit macet/fiktif dan mengganti dengan orang-orang yang berpotensi.

Hal ini disampaikan massa AMARAH dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Bank Riaukepri Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, Rabu (18/4/2018) pagi menjelang siang.

Massa dalam orasinya mengatakan bahwa Bank Riaukepri berpotensi bangkrut karena persoalan yang menerpa di dalam manajemen, seperti dugaan kredit fiktif Rp30 miliar Capem Sorek Pelalawan, kredit bermasalah Rp150 miliar Capem Dalu-dalu Rohul, kredit bermasalah Koperasi Majapahit Rp17 miliar Cabang Kampar, kredit bermasalah XIII Koto Kampar Rp3 miliar,  penerbitan dan pembelian obligasi Rp1,4 triliun, dan kredit bermasalah Rp20 miliar BRK Syariah Duri.

Massa juga menyebut 10 cabang BRK dengan kredit macet yang cukup tinggi, kemudian dugaan kredit BRK bermasalah tahun 2015-2017 yang diduga diendapkan manajemen. Massa juga menyampaikan data-data melalui selebaran yang dibagi-bagikan ke pengendara dan masyarakat serta pers yang meliput.

Massa juga menyebut banyak nama-nama pejabat BRK yang diduga bermasalah, namun masih dipekerjakan, massa juga menyebutkan nama-nama pejabat itu sebanyak 7 orang.

"Kami meminta kepada Dirut BRK untuk bertanggung jawab atas semua kredit macet dan fiktif yang terjadi," ujar massa yang dikoordinatori di lapangan oleh M Fahrurrozi.

Massa juga meminta agar Dirut menjebloskan oknum karyawan BRK yang terlibat 5 kasus kredit bermasalah yang merugikan negara hampir Rp2 triliun. Meminta BRK meningkatkan pertumbuhan ekspansi kredit 20 persen dari rata-rata pertumbuhan BRK 10 tahun terakhir.

"Meminta kepada BRK menghapuskan sistem kerajaan BRK. Cek semua pegawai BRK, jika ada hubungan darah pecat langsung, kepada Dirut kami minta berhenti dari Presiden IMA (Indonesia Marketing Association) agar fokus kepada BRK," lanjutnya.

Sedikitnya ada 9 point yang diminta massa AMARAH dalam aksi unjuk rasa itu. Pantauan di lapangan, tampak aksi ini dijaga ketat aparat kepolisian.

Masalah Selilit Pinggang

Ditempat terpisah narasumber internal BRK yang tak ingin namanya ditulis, mengatakan bahwa sangat mendukung aksi gerakan demo mahasiswa.

"Masalah selilit pinggang, kami salut masih ada yang berani bicara lantang mengungkapkan fakta-fakta di BRK," katanya.

Menurut narasumber Radar setidaknya
ada dugaan 5 kasus hukum kredit bermasalah Bank Riau Kepri yang merugikan Negara hampir 2 Triliun Rupiah. Disusul kasus-kasus menengah seperti kontrak iklan di bandara SSQ dan Hang Nadim serta videotron karena diduga ada mark-up.

Selanjutnya adalagi dugaan kebijakan mewajibkan karyawan yang menerima bonus yang diterima karyawan setiap bulan di Divisi Treasury dari penghimpunan dana kembali menjadi pendapatan bank.

"Sebenarnya karyawan keberatan, karyawan takut akan menjadi temuan tindak korupsi, pemberian hanya bisa diberikan sekali untuk Deposito tahunan dan karyawan yang melebihi target yang diberi bonus," tuturnya.

Kami berharap pimpinan mampu menonaktifkan semua pejabat atau karyawan yang terkena masalah dan menggantikan dengan orang yang benar-benar berpotensi.

Harus ada gebrakan meningkatkan pertumbuhan ekspansi kredit 20% dari rata rata pertumbuhan Bank Riau Kepri 10 tahun terakhir.

"Misalnya mencari segmen pasar yang baru selain Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kredit konsumer, melakukan pengembangan usaha seperti membangun anak perusahaan
yang mampu melakukan kredit cepat seperti leasing," katanya.

Pimpinan BRK juga harus mengembalikan besaran pensiun Direksi sesuai dengan perintah RUPS Batam karena merugikan karyawan yang belum pensiun.

"Solusinya mengganti seluruh pengurus pensiun dan anak perusahaan Bank Riau Kepri yang terlihat tidak memiliki kinerja yang baik dan diduga ada unsur KKN," tambahnya.

Masih menurut sumber Radar, bahwa Bank Riau Kepri harus lebih gencar dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dan memberikan kredit tanpa bunga dengan membentuk kelompok – kelompok binaan bekerja sama dengan dinas terkait.

Sumber Radar juga membeberkan terkait rencana Spin Off Bank Riau Kepri.

"Spin Off Bank Riau Kepri seharusnya tidak perlu terjadi, solusinya melakukan Konversi Syariah sehingga Bank Riau Kepri Konvensional kita tinggalkan dan ini sesuai dengan budaya dan harkat melayu yang islami," katanya.

Kalau BRK ingin lebih baik sudah seharusnya dilakukan audit investigasi terhadap semua pembelian, sewa pada lembaga audit yang terkenal dan independen. Dan jika ditemukan kecurangan berupa komisi atau mark up segera melaporkan penerima pada aparat hukum.

"Juga melakukan penagihan dengan memaksa pejabat yang bertanggung jawab untuk menagih kredit yang sudah hapus buku dan kolektibility 4 dan 5 dan memberikan target yang tinggi pada pejabat yang memberikan," pintanya.

Narasumber juga membocorkan informasi terkait dugaan keterlibatan oknum inisial WN atas bobolnya kas senilai 1,5 Miliar di Cabang Ahmad Yani.

"Yang bersangkutan gagal sewaktu menjadi Pimpinan Cabang Ahmad Yani akibat ada kebobolan kas senilai 1,5 Miliar," bebernya.

Sampai berita ini dimuat belum ada pihak Bank Riau Kepri memberikan jawaban atas tuntutan mahasiswa sejumlah pejabat BRK menolak berkomentar, Radar akan terus mencoba mengupayakan melakukan konfirmasi ke pihak BRK. (radarpku)