DPRD Riau Segera Panggil Dirut Bank Riau-Kepri

RADARPEKANBARU.COM-DPRD Riau minta Bank Riau-Kepri Cabang Jakarta dilakukan audit independen agar transparan dan profesional dalam menjalankan praktek perbankan.

Pasalnya Bank plat merah milik pemda Riau ini dinilai tidak efektif dan berpotensi hanya menjadi beban bagi Pemda Riau.

Bank ini juga diduga hanya menguntungkan oknum dan korporasi, hingga tidak sejalan dengan visinya menumbuh kembangkan ekonomi Rakyat Riau.

Demikian disampaikan oleh anggota DPRD Riau, Adriyan saat melakukan sidak bersama rombongan Komisi III di kantor cabang Bank Riau-Kepri , Jumat  (9/3) Jakarta.

DPRD Riau bahkan menemukan biaya sewa ruko yang dipergunakan untuk kantor Cabang di Jakarta terdapat selisih harga yang sangat pantastis.

" Rp. 1,4 miliar pertahun dikalikan lima tahun,  berkisar Rp. 6 miliar, hanya untuk biaya sewa ruko yang dijadikan kantor cabang," katanya. 

Hal senada juga disampaikan anggota komisi III DPRD Riau, Nasril. 

Menurut Nasril bahwa pihaknya bahkan telah melakukan uji petik perbandingan harga sewa ruko dengan tetangga yang bersebelahan dengan kantor cabang Bank Riau-Kepri di Jakarta, terdapat selisih harga yang sangat jauh.

Harga sewa ruko disebelahnya, hanya berkisar Rp 350 hingga Rp 400 juta pertahun. Sementara dalam dokumen Bank Riau-Kepri terdapat besaran harga sewa Rp. 1,4 Miliar pertahun.

" Namun kami tidak mau terburu-buru mengatakan ini mark'up, kami akan coba investigasi dulu, namun data ini sudah kami kantongi," tutur Nasril.

Rekan anggota DPRD Riau lainnya, M. Arfah juga mengatakan bahwa Komisi III akan mengatur jadwal memanggil Dirut Bank Riau-Kepri terkait manajemen pengelolaan Bank milik pemda ini.

"Segera kita panggil Dirut nantinya, Dewan akan evaluasi total kinerja Bank Riau-Kepri terutama terkait keberadaan kantor cabang di Jakarta," tegasnya.

Saat ditanyakan apa kira-kira rekomendasi dewan atas sidak ini,  dirinya mengatakan sebaiknya Kantor Cabang di Jakarta ditutup.

"Kalau menurut kami sebaik di tutup, karena hanya menjadi beban keuangan daerah, pendapatannya di Jakarta tidak sesuai dengan harapan," tutupnya. (radarpku)