Jokowi Tidak Mau Didominasi Satu Partai

Hal itu dikatakan peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, dalam diskusi "Perlukah Airlangga Mundur?" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1).

"Jokowi tidak ingin satu partai mendominasi di pemerintahan. Tidak mau ada satu partai dominan mempengaruhi kebijakannya," jelas Arya .Karena itulah, presiden yang juga politikus PDI Perjuangan itu terus merawat komunikasi dengan semua parpol termasuk dengan Partai Golkar.

Apalagi, Golkar adalah aset yang sangat bagus bagi siapapun yang memerintah berdasarkan kemampuan banyak kader Golkar yang di atas rata-rata. "Terbukti, setiap reshuffle, relatif partai-partai menerima keputusan Jokowi," katanya.

Ia melihat, di tahun keempat pemerintahannya ini, Jokowi bisa mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ada beberapa partai yang sudah berkomitmen mencalonkan kembali Jokowi di Pilpres 2019, meski minus PDIP yang merupakan partainya sendiri.

Dalam konteks Golkar, ia melihat Jokowi memiliki harapan besar terhadap partai itu di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Karena itu, dia yakin Jokowi tidak akan banyak mengusik situasi internal Golkar yang mulai kondusif di bawah kendali Airlangga, misalnya dengan tidak akan mencopot Airlangga dari jabatan menteri.

Begitu pula dengan Airlangga. Ketua Umum Golkar itu terlihat sangat hati-hati dalam melakukan restrukturisasi kepengurusan DPP agar tidak ada gejolak yang mengganggu stabilitas politik internal maupun nasional.

Pasca bergulirnya kasus hukum Setya Novanto (mantan ketua umum Golkar), ia menyamakan tantangan yang dihadapi Airlangga saat ini sama dengan kondisi rawan Golkar ketika Akbar Tanjung menjabat ketua umum.

"Sama dengan Bang Akbar di akhir Orde Baru, Golkar terdesak. Situasi itu hampir sama dengan yang dirasakan Airlangga dan Golkar, apalagi waktunya tinggal dua tahun lagi (menuju Pemilu 2019). Kalau Airlangga berhasil besarkan Golkar di waktu dua tahun ini, dia akan diingat sebagai kader yang besar," ucap Arya. (rmol)