Gubernur Riau Serahkan LPPD di Kemendagri

RADARPEKANBARU.COM- Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman didampingi Karo Pemerintahan Dr Rahima Erna  kamis (30/03/2017) pagi menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD) tahun 2016 ke Kemendagri.

LPPD Provinsi Riau diterima Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Kemendagri, Gunawan.

Setelah Gubri menyerahkan LPPD, dilanjutkan oleh Bupati Siak Syamsuar yang menyerahkan LPPD Kabupaten Siak, dan dilanjutkan beberapa kabupaten/kota di Riau.

Gubri mengatakan, LPPD adalah kewajiban Pemerintah Daerah utk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

"Ini kewajiban Pemerintah Daerah," ucapnya.

Gunawan menginformasikan bahwa tahun depan LPPD di lengkapi juga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sebagaimana diketahui Riau mendukung Pendidikan Dan Pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Foto : Kegiatan diklat penyusunan lakip

Kegiatan diklat penyusunan lakip dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau diselenggarakan di Badan PengembanganSumber Daya Manusia Provinsi Riau pada tanggal 20 Maret 2017 lalu secara resmidibuka oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Riau, Drs. Asrizal,M.Pd.

Pendikandan pelatihan LAKIP hampir setiap tahun menjadi bagian dari programpengembangan kompetensi aparatur. Selain Diklat Teknis bidang keuangan daerahlainnya, yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri seperti, diklat akutansi danpelaporan berbasis akrual, diklat bendahara keuangan daerah, diklat bendaharapengeluaran dan diklat pengelolaan aset daerah.

Diklat LAKIP menjadi bagian dari programkegiatan BPSDM tahun pada tahun 2017 berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang disusunoleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau tahun 2016. Darianalisis tersebut, hampir semua SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riaumenyampaikan kebutuhan akan Diklat LAKIP ini.

Banyak hal yang menyebabkan mengapa diklatini dianggap penting oleh setiap SKPD, diantaranya disebabkan oleh adanyaperaturan / kebijakan baru, adanya yang personel baru ditempatkan dalam tugaspengelolaan LAKIP, dan keinginan kepala SKPD untuk meningkatkan kualitas LAKIPtahun ini dari tahun sebelumnya,

Inilah yang menyebabkan tingginya minat SKPDatau PNS untuk mengikuti Diklat ini. Menurut panitia, sampai pendaftaranditutup pada hari Jumat kemarin, tercatat lebih dari 60 PNS yang mengajukandiri menjadi peserta, dan ini melebihi jumlah yang ditetapkan yaitu, sebanyak40 peserta. Pantia penyelenggara dengan terpaksa menseleksi peserta berdasarkanketerwakilan dari masing-masing SKPD.

Badan PengembanganSumber Daya Manusia Provinsi Riau mengharapkan diklat ini akan meningkatkankompetensi ASN dan meningkatkan kinerja SKPD khususnya terkait denganpenyusunan LAKIP untuk semakin baik. (adv)