Ini Yang Dilakukan Legislator Riau Dalam Mempercepat Serapan APBD 2017

RADARPEKANBARU.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau berkomitmen untuk mengawal percepatan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mulai berjalan 2017 ini.

"Saya minta komisi yang menjadi mitra kerja untuk dapat melakukan evaluasi serapan anggaran pertriwulan. Kemudian Pemprov harus mengedepankan sistem IT terkait dengan progres perhari, perminggu baik itu admistrasi ataupun pencairan dana, aliran uang sehingga legislatif bisa memonitor," kata Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Jumat.

Ia menyoroti, komponen yang bersentuhan langsung dengan percepatan serapan anggaran tidak terlepas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta perencanaan anggaran yang baik di TPAD.

"Terutama kuncinya pada perencanan anggaran. Jika perencanaan anggaran "amburadul" maka yang melaksanakan tidak bisa jalan sehingga terjadi Sisa hasil pembangunan (Silpa)," sebutnya pula.

Ia juga menekankan, melalui struktur kabinet baru di Lingkungan Pemprov Riau yang seyogyanya menerapkan "the right man and the right place" seharusnya dapat menjadi dorongan percepatan pembangunan di Kawasan itu.

"Dengan adanya struktur baru, maka seharusnya serapan anggaran bisa lebih baik atau mendekati sempurna. Tahun lalu sudah cukup baik dan perlu didorong terus," tuturnya pula.

Apalagi Riau telah menetapkan sistem berbasis IT, sehingga semua manajemen daerah lebih transparasi dan  terintegrasi dalam satu pintu.

"Saya tuntut komitmen Gubernur Riau terkait Riau Go IT. Jika ini diterapkan, InsyaAllah manajemen pemerintahan akan tertib dan serapan akan tinggi," ucapnya pula.

Sementara, Sekretaris Provinsi Riau Ahmad Hijazi meyakini kunci untuk mempercepat pembangunan di kawasan setempat terletak pada terjalinnya komunikasi yang baik dengan anggota legislatif.

"Belajar di 2016 lalu, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) kita dapat melakukan serapan dengan cepat mulai dari perencanaan, rekonsiliasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, kuncinya tidak terlepas dari komunikasi yang baik dengan DPRD," kata Ahmad Hijazi di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan koordinasi dan harmonisasi menjadi catatan penting dalam mempercepat pembangunan Pemprov Riau kedepan, baik dari pihak internal Pemprov Riau di SKPD terkait maupun masukan dari pihak DPRD setempat.

Memasuki anggaran 2017, sejumlah strategi tengah disusun agar realisasi anggaran berjalan sebagaimana mestinya. Rekonsiliasi perencanaan yang baik di struktur organisasi yang baru dibentuk menjadi sorotan Sekretaris Daerah Provinsi Riau ini.

Ia mencatat sepanjang 2016 silam ada aspek-aspek yang dinilai terlalu longgar tidak memerhatikan aspek regulasi, kebutuhan dan pendekatan secara komprehensif.

"Catatan perencanaan kita selama ini yang terlalu longgar, hanya dilihat secara parsial tidak menyeluruh dan tuntas," tuturnya pula.

Ia memaparkan perencanaan yang baik harus detail, tuntas dan pintar. Pintar dalam artian terukur sesuai kurun waktu dan target, sesauai kebutuhan serta rasional (masuk akal). (*)


Sumber : Antara