Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Inilah 13 Pemborosan APBD Riau Tahun 2017 Versi Lsm Fitra, Setengah Triliun Untuk Perjalanan Dinas
RADARPEKANBARU.COM - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai sejumlah kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2017 terindikasi sebagai bentuk pemborosan yang tidak berdampak langsung terhadap publik.
"Di tengah pemerintah daerah yang katanya mengalami kesulitan anggaran, tapi Riau justru masih menunjukkan pola pemborosan dalam merencanakan anggaran tahun 2017. Fitra Riau mencatat terdapat anggaran sebesar Rp. 1,03 Triliun yang dibelanjakan untuk 13 jenis kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap publik," kata Koordinator Fitra Riau, Usman di Pekanbaru, Rabu.
13 kegiatan itu adalah perjalanan dinas Rp514,4 Miliar, makan dan minum Rp174 miliar, listik Rp55,1 Miliar, belanja cetak Rp53,6 miliar. tas kegiatan, Logistik RT, plakat/figura, dekorasi, dokumentasi, publikasi senilai Rp51 miliar, premi asuransi Rp47,7 miliar, pakaian dinas Rp35,9 miliar, honorarium pegawai negeri sipil (pelaksana kegiatan) Rp39,4 miliar, perawatan kendaraan Rp27,2 miliar, publikasi Rp22,1 miliar, sewa tenda dan "soundsystem" Rp8,2 miliar, penghias rumah tangga Rp4,1 miliar, dan pengharum ruangan Rp2,2 miliar.
Padahal menurutnya tahun 2017 ini hampir seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Riau dilanda fenomena kesulitan keuangan. Akibatnya, program pembangunan dan pelayanan sosial dasar yang mestinya harus diberikan kepada masyarakat akhirnya tertunda.
Kebijakan merumahkan honorer yang telah dilakukan beberapa kabupaten akibat tidak mampunyai keuangan untuk membayar juga berpotensi akan menambah jumlah penganguran. Tahun 2015 saja Badan Pusat Statistik mencatat angka penganguran terbuka Provinsi Riau sebesar 7,8 persen, meningkat dari tahun 2014 yaitu 6,6 persen.
Fitra Riau menilai, bahwa kondisi diatas menunjukkan semangat efisiensi anggaran pemerintah belum tercermin dalam perencanaan anggaran daerah. Masih banyaknya anggaran yang dialokasi secara berlebihan juga sangat berpotensi menjadi ruang korupsi, apalagi anggaran-anggaran tersebut merupakan anggaran habis pakai yang sangat mudah untuk diselewengkan.
"Fitra Riau juga menilai Kementrian Dalam Negeri yang bertugas melakukan verifikasi atas rancanagan APBD pemerintah Provinsi Riau tidak serius dalam melakukan evaluasi. Faktanya, masih banyak anggaran yang dialokasikan secara berlebihan lolos dalam evaluasi tersebut," ungkapnya.(ant)
Polsek Tampan Kini Resmi Ganti Nama Jadi Polsek Binawidya
RADARPEKANBARU.COM - Polsek Tampan yang telah berdiri sejak tahun 1998 lalu, saat ini resmi berganti.
Jabatan Pj Walikota Pekanbaru segera Berakhir, Akan Digantikan Sekda?
RADARPEKANBARU.COM - Masa jabatan Muflihun sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru hanya tinggal be.
Pendataan Masih Berlangsung, Pedagang Segera Dipindahkan ke Pasar Induk Pekanbaru
RADARPEKANBARU.COM - Proses pendataan pedagang yang akan berjualan di Pasar Induk masih berlangsung..
Kepala Disdik Riau Tersangka Tunggal Korupsi Rp2,3 Miliar
RADARPEKANBARU.COM - Kepala Dinas Pendidikan Riau TFT telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan koru.
Komisi III DPRD Pekanbaru Minta Disdik Pekanbaru Bersiap Pelaksanaan PPDB SD Online
RADARPEKANBARU.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta Dinas P.
Indikator Politik Indonesia: Kelmi Amri Raih Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Rohul
RADARPEKANBARU.COM - Kelmi Amri meraih elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon bupati di Pilkada.